Menampilkan 1–7 dari 7 hasil
· ~18ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 24 Dec 2025
Potensi Kembalinya Dwifungsi ABRI
www.literasihukum.com/potensi-kembalinya-dwifungsi-abri
…Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan kembalinya Dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.
Opini
• 01 Apr 2025
Sederet Problematika Pengesahan UU TNI: Substansi dan Law Making Process hingga Hidupkan Supremasi Militer
www.literasihukum.com/sederet-problematika-pengesahan-uu-tni-substansi-dan-law-making-process-hingga-hidupkan-supremasi-militer
Artikel ini secara singkat akan membahas mengenai problematika dalam pengesahan UU TNI mulai dari aspek formil, hingga aspek substansi.
Opini
• 09 Mar 2023
Perkembangan Hukum Tata Negara di Indonesia
www.literasihukum.com/perkembangan-hukum-tata-negara-indonesia
Pelajari bagaimana perkembangan hukum tata negara Indonesia.
Berita
• 03 Jun 2024
Usulan Revisi UU TNI dan Polri Sebaiknya Dihentikan, Presiden Diharapkan Tidak Mengeluarkan Surpres
www.literasihukum.com/revisi-uu-tni-dan-polri-sebaiknya-dihentikan
Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi Undang-Undang TNI dan Polri dinilai perlu dihentikan.
Opini
• 27 May 2025
Politisasi Militer: Kolaborasi TNI dan Kejaksaan
www.literasihukum.com/politisasi-militer-kolaborasi-tni-dan-kejaksaan
Artikel ini membahas tentang kolaborasi baru antara TNI dan Kejaksaan perihal pengamanan aset dan gedung Kejaksaan yang menjadi kontroversial.
Opini
• 26 Oct 2024
Telaah Normatif Bentrokan Hak Asasi Manusia dengan Netralitas ASN dalam Kebebasan Hak Berbicara
www.literasihukum.com/bentrokan-ham-dengan-netralitas-asn
Sebagai penyelenggara negara, ASN dibatasi haknya terutama hak bersuara demi terjaganya netralitas. Namun, bagaimana harmonisasinya dengan HAM?
Opini
• 10 Sep 2025
Menyoal Kewenangan Patroli Siber TNI di Ranah Penegakan Hukum
www.literasihukum.com/menyoal-kewenangan-patroli-siber-tni-di-ranah-penegakan-hukum
Menyoal Kewenangan Patroli Siber TNI di Ranah Penegakan Hukum