Menampilkan 110 dari 112 hasil · ~81ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita • 23 Sep 2025
DPR Ketuk Palu: RUU Perampasan Aset Resmi Masuk Prolegnas 2025-2026
www.literasihukum.com/ruu-perampasan-aset-masuk-prolegnas-prioritas
RUU Perampasan Aset akhirnya disahkan DPR RI untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025-2026. Ketahui alasan dan daftar RUU penting lainnya yang dibahas.
Kamus Hukum
Legislasi
www.literasihukum.com/kamus-hukum/157/legislasi
…si Proses pembuatan Undang-Undang di Indonesia terdiri dari perencanaan, pengajuan RUU ke DPR, pembahasan di DPR, persetujuan antara DPR dengan Presiden, pengesahan oleh DPR, serta pengundangan dan pengumuman oleh Pemerintah
Berita • 22 Sep 2025
RUU Pemilu Masuk Prolegnas 2026, Komisi II DPR Siap Bahas—Sorotan Publik Menguat
www.literasihukum.com/ruu-pemilu-prolegnas-2026
RUU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas 2026; Komisi II DPR siap bahas. Publik menuntut perbaikan sistem dan akuntabilitas pasca demo.
Berita • 03 Jun 2024
Usulan Revisi UU TNI dan Polri Sebaiknya Dihentikan, Presiden Diharapkan Tidak Mengeluarkan Surpres
www.literasihukum.com/revisi-uu-tni-dan-polri-sebaiknya-dihentikan
Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi Undang-Undang TNI dan Polri dinilai perlu dihentikan.
Opini • 01 Apr 2025
Sederet Problematika Pengesahan UU TNI: Substansi dan Law Making Process hingga Hidupkan Supremasi Militer
www.literasihukum.com/sederet-problematika-pengesahan-uu-tni-substansi-dan-law-making-process-hingga-hidupkan-supremasi-militer
Artikel ini secara singkat akan membahas mengenai problematika dalam pengesahan UU TNI mulai dari aspek formil, hingga aspek substansi.
Opini • 05 Sep 2025
Menimbang Seruan Bubarkan DPR: Alternatif Sah Lebih Rasional
www.literasihukum.com/menimbang-seruan-bubarkan-dpr-alternatif-sah-lebih-rasional
Seruan bubarkan DPR muncul usai kenaikan tunjangan anggota dewan. Artikel ini membedah apakah DPR benar-benar bisa dibubarkan.
Opini • 23 Feb 2024
Usulan Hak Angket di DPR Sikapi Dugaan Kecurangan Pemilu: Mungkinkah Dijalankan?
www.literasihukum.com/hak-angket-dpr-dalam-pemilu
Literasi Hukum - Hak angket menjadi topik yang hangat diperbincangkan publik akhir-akhir ini. Pasca gelaran pemilu dan pilpres rampung dijalankan serentak pada 14 Februari 2024 lalu, berbagai dugaan k...
Berita • 26 Jan 2026
Komisi III DPR Setujui Adies Kadir Jadi Hakim MK Usulan DPR
www.literasihukum.com/komisi-iii-dpr-setujui-adies-kadir-jadi-hakim-mk-usulan-dpr
DPR setujui Adies Kadir jadi hakim MK usulan DPR, menggantikan Arief Hidayat. Simak profil dan prosedur pengangkatan hakim konstitusi.
Opini • 02 May 2025
Wacana Revisi Undang-Undang Polri dan Bagaimana Arah Kebebasan Ruang Digital Ke Depan?
www.literasihukum.com/wacana-revisi-undang-undang-polri
Mencuatnya wacana revisi Undang-Undang Polri yang tengah bergulir saat ini dipandang akan mempengaruhi iklim kebebasan berekspresi di ruang digital.
Kamus Hukum
Hak angket
www.literasihukum.com/kamus-hukum/880/hak-angket
Hak angket Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah yang penting dan strategis. Contoh: Materi Hak angket sering menjadi objek kajian dalam hukum tata negara. Hukum Tata Negara Rujukan umum: UUD 1945 &…
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.