Menampilkan 1–10 dari 112 hasil
· ~81ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 23 Sep 2025
DPR Ketuk Palu: RUU Perampasan Aset Resmi Masuk Prolegnas 2025-2026
www.literasihukum.com/ruu-perampasan-aset-masuk-prolegnas-prioritas
RUU Perampasan Aset akhirnya disahkan DPR RI untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025-2026. Ketahui alasan dan daftar RUU penting lainnya yang dibahas.
Kamus Hukum
Legislasi
www.literasihukum.com/kamus-hukum/157/legislasi
…si Proses pembuatan Undang-Undang di Indonesia terdiri dari perencanaan, pengajuan RUU ke DPR, pembahasan di DPR, persetujuan antara DPR dengan Presiden, pengesahan oleh DPR, serta pengundangan dan pengumuman oleh Pemerintah
Berita
• 22 Sep 2025
RUU Pemilu Masuk Prolegnas 2026, Komisi II DPR Siap Bahas—Sorotan Publik Menguat
www.literasihukum.com/ruu-pemilu-prolegnas-2026
RUU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas 2026; Komisi II DPR siap bahas. Publik menuntut perbaikan sistem dan akuntabilitas pasca demo.
Berita
• 03 Jun 2024
Usulan Revisi UU TNI dan Polri Sebaiknya Dihentikan, Presiden Diharapkan Tidak Mengeluarkan Surpres
www.literasihukum.com/revisi-uu-tni-dan-polri-sebaiknya-dihentikan
Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi Undang-Undang TNI dan Polri dinilai perlu dihentikan.
Opini
• 01 Apr 2025
Sederet Problematika Pengesahan UU TNI: Substansi dan Law Making Process hingga Hidupkan Supremasi Militer
www.literasihukum.com/sederet-problematika-pengesahan-uu-tni-substansi-dan-law-making-process-hingga-hidupkan-supremasi-militer
Artikel ini secara singkat akan membahas mengenai problematika dalam pengesahan UU TNI mulai dari aspek formil, hingga aspek substansi.
Opini
• 05 Sep 2025
Menimbang Seruan Bubarkan DPR: Alternatif Sah Lebih Rasional
www.literasihukum.com/menimbang-seruan-bubarkan-dpr-alternatif-sah-lebih-rasional
Seruan bubarkan DPR muncul usai kenaikan tunjangan anggota dewan. Artikel ini membedah apakah DPR benar-benar bisa dibubarkan.
Opini
• 23 Feb 2024
Usulan Hak Angket di DPR Sikapi Dugaan Kecurangan Pemilu: Mungkinkah Dijalankan?
www.literasihukum.com/hak-angket-dpr-dalam-pemilu
Literasi Hukum - Hak angket menjadi topik yang hangat diperbincangkan publik akhir-akhir ini. Pasca gelaran pemilu dan pilpres rampung dijalankan serentak pada 14 Februari 2024 lalu, berbagai dugaan k...
Berita
• 26 Jan 2026
Komisi III DPR Setujui Adies Kadir Jadi Hakim MK Usulan DPR
www.literasihukum.com/komisi-iii-dpr-setujui-adies-kadir-jadi-hakim-mk-usulan-dpr
DPR setujui Adies Kadir jadi hakim MK usulan DPR, menggantikan Arief Hidayat. Simak profil dan prosedur pengangkatan hakim konstitusi.
Opini
• 02 May 2025
Wacana Revisi Undang-Undang Polri dan Bagaimana Arah Kebebasan Ruang Digital Ke Depan?
www.literasihukum.com/wacana-revisi-undang-undang-polri
Mencuatnya wacana revisi Undang-Undang Polri yang tengah bergulir saat ini dipandang akan mempengaruhi iklim kebebasan berekspresi di ruang digital.
Kamus Hukum
Hak angket
www.literasihukum.com/kamus-hukum/880/hak-angket
Hak angket Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah yang penting dan strategis. Contoh: Materi Hak angket sering menjadi objek kajian dalam hukum tata negara. Hukum Tata Negara Rujukan umum: UUD 1945 &…