Opini • 06 Aug 2025

Sengketa 4 Pulau: Pembelajaran Bersama Dalam Mengawal dan Menjaga Perdamaian Aceh

www.literasihukum.com/sengketa-4-pulau-pembelajaran-bersama-dalam-mengawal-dan-menjaga-perdamaian-aceh

Sengekta kepemilikan 4 pulau antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara harus menjadi pembelajaran dalam merawat harmoni dalam bingkai NKRI.

Berita • 19 Jul 2025

MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah Mulai 2029, Sistem Lima Kotak Berakhir

www.literasihukum.com/mk-putuskan-pemilu-nasional-dan-daerah-dipisah-mulai-2029-sistem-lima-kotak-berakhir

Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi mengubah sistem penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia dengan memisahkan antara pemilihan tingkat nasional dan daerah

Berita • 27 Mar 2024

Gugatan Ganjar-Mahfud ke MK: Menjaga Kewarasan dan Masa Depan Demokrasi

www.literasihukum.com/gugatan-ganjar-mahfud-ke-mk

Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyatakan bahwa mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menjaga kestabilan dan aspirasi masyarakat akan Indonesia yang...

Materi Hukum • 21 Mar 2024

Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia

www.literasihukum.com/perbedaan-wanprestasi-perbuatan-melawan-hukum

Artikel ini membahas perbedaan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum di Indonesia. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam kontrak, s...

Berita • 26 Mar 2024

Prabowo-Gibran Resmi Ajukan Permohonan Sebagai Pihak Terkait Sengketa Pilpres ke MK

www.literasihukum.com/prabowo-gibran-ajukan-permohonan

…aka telah mengajukan permohonan sebagai pihak terkait ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres.

Opini • 02 May 2025

Membongkar Siklus Pork Barrel Politics dalam Korupsi Pemilu di Indonesia

www.literasihukum.com/siklus-pork-barrel-politics

Tulisan ini menyoroti praktik pork barrel politics di Indonesia, di mana anggaran negara disalahgunakan demi kepentingan elektoral.

Berita • 16 Sep 2025

Transparansi Pemilu Terancam: KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres Hingga 5 Tahun

www.literasihukum.com/transparansi-pemilu-terancam-kpu-tutup-akses-dokumen-capres-cawapres-hingga-5-tahun

KPU tetapkan 16 dokumen capres-cawapres dikecualikan 5 tahun, ancam transparansi pemilu. Publik pertanyakan dasar hukum dan dampak pada pengawasan.

Berita • 17 Jan 2025

Mahkamah Konstitusi Hapus Presidential Threshold: 3 Catatan Penting dari Prof Jimly

www.literasihukum.com/mahkamah-konstitusi-hapus-presidential-threshold-3-catatan-penting-dari-prof-jimly

Putusan MK menghapus presidential threshold dalam Pilpres, membuka peluang bagi pemilu yang lebih inklusif dan kompetitif. Simak catatan penting Prof Jimly dan pakar hukum lainnya!

Opini • 26 Oct 2024

Telaah Normatif Bentrokan Hak Asasi Manusia dengan Netralitas ASN dalam Kebebasan Hak Berbicara

www.literasihukum.com/bentrokan-ham-dengan-netralitas-asn

Sebagai penyelenggara negara, ASN dibatasi haknya terutama hak bersuara demi terjaganya netralitas. Namun, bagaimana harmonisasinya dengan HAM?

Berita • 02 Jan 2025

Mahkamah Konstitusi Hapus Presidential Threshold, Nyatakan Bertentangan dengan UUD 1945

www.literasihukum.com/mahkamah-konstitusi-hapus-presidential-threshold

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) menggemparkan publik.