Peraturan Undang-undang Darurat · No. 33 · Tahun 1950

Mencabut Kembali Undang-Undang Darurat Nr. 6 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Nr 7)

www.literasihukum.com/peraturan/16609/mencabut-kembali-undang-undang-darurat-nr-6-tahun-1950-lembaran-negara-nr-7

Undang-undang Darurat Nomor 33 Tahun 1950 tentang Mencabut Kembali Undang-Undang Darurat Nr. 6 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Nr 7)

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 54 · Tahun 1960

Penarikan Kembali "Ordonansi Pajak Upah" (Staatsblad 1934 No. 611) Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1959

www.literasihukum.com/peraturan/15776/penarikan-kembali-ordonansi-pajak-upah-staatsblad-1934-no-611-sebagaimana-telah-diubah-dan-ditambah-terakhir-dengan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-24-tahun-1959

…eraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 54 Tahun 1960 tentang Penarikan Kembali "Ordonansi Pajak Upah" (Staatsblad 1934 No. 611) Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-U…

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 7 · Tahun 1955

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 33 Tahun 1950 untuk Mencabut Kembali Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.6 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibu Kota, Sebagai Undang-Undang

www.literasihukum.com/peraturan/16788/penetapan-undang-undang-darurat-no-33-tahun-1950-untuk-mencabut-kembali-undang-undang-darurat-republik-indonesia-serikat-no6-tahun-1950-tentang-pembentukan-jabatan-gubernur-militer-ibu-kota-sebagai-undang-undang

…mor 7 Tahun 1955 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 33 Tahun 1950 untuk Mencabut Kembali Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.6 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibu Kota, Sebagai Undang-Undang

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 87 · Tahun 2024

Tata Cara Panerbitan dan Pembelian Kembali Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah Oleh Pemerintah Daerah

www.literasihukum.com/peraturan/15011/tata-cara-panerbitan-dan-pembelian-kembali-obligasi-daerah-dan-sukuk-daerah-oleh-pemerintah-daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2024 tentang Tata Cara Panerbitan dan Pembelian Kembali Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah Oleh Pemerintah Daerah

Kamus Hukum

Peninjauan kembali

www.literasihukum.com/kamus-hukum/290/peninjauan-kembali

Peninjauan kembali Upaya hukum luar biasa untuk meminta pemeriksaan ulang putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan tertentu. Kategori: Istilah Umum Sinonim: PK Contoh: Contoh penggunaan: istilah "Peninjauan kembali" sering digunak…

Kamus Hukum

Peninjauan kembali (PK)

www.literasihukum.com/kamus-hukum/845/peninjauan-kembali-pk

Peninjauan kembali (PK) Upaya hukum luar biasa untuk meminta pemeriksaan ulang putusan berkekuatan hukum tetap dengan alasan tertentu. Contoh: Setelah jawaban tergugat, penggugat mengajukan peninjauan kembali (pk) sesuai tahapan persidangan…

Opini • 19 Feb 2023

Peninjauan Kode Etik Profesi Polri Untuk Memperbaiki Citra Buruk Kepolisian di Indonesia

www.literasihukum.com/kode-etik-polri

Literasi Hukum - Setiap profesi memiliki asosiasi, memiliki kode etik, memiliki sertifikasi, dan memiliki lisensi khusus untuk bidang profesi tertentu. Di Indonesia ada berbagai pekerjaan khusus yang...

Opini • 01 Jan 2024

Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus: Apa Bedanya?

www.literasihukum.com/perbedaan-hukum-pidana-umum-dan-hukum-pidana-khusus

Literasi Hukum - Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus adalah dua cabang hukum pidana yang memiliki perbedaan mendasar. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai perbedaan keduanya, dengan contoh...

Opini • 11 Feb 2024

Mengenal Istilah Sistem Hukum

www.literasihukum.com/mengenal-sistem-hukum-indonesia

Literasi Hukum - Sering kali kita mendengar istilah sistem hukum. Sebenarnya, apa sih sistem hukum itu? apa hakikat sistem hukum di Indonesia? mau tau jawabannya? yuk simak pembahasannya di bawah ini!...

Opini • 25 Aug 2023

Hukum Acara Pidana di Indonesia: Problematika dan Pembahasannya

www.literasihukum.com/problematika-hukum-acara-pidana

Literasi Hukum - KUHAP sebagai sumber utama operasionalisasi hukum acara pidana telah berlaku dalam waktu yang cukup lama, yaitu empat puluh tahun, sehingga dalam waktu yang cukup lama tersebut, selay...