Menampilkan 3140 dari 40 hasil · ~13ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini • 28 Mar 2025
Pengaturan Doktrin Business Judgment Rule dalam Revisi UU BUMN: Melindungi Kepentingan Bisnis dan Menghindari Kriminalisasi Direksi
www.literasihukum.com/pengaturan-doktrin-business-judgment-rule-dalam-revisi-uu-bumn-melindungi-kepentingan-bisnis-dan-menghindari-kriminalisasi-direksi
Artikel ini membahas doktrin business judgment rule yang terdapat dalam revisi UU BUMN dan implikasi yang dapat dihadirkan kedepannya
Opini • 08 Jan 2026
Analisa Korporasi dalam Jerat Hukum Pidana Baru
www.literasihukum.com/analisa-korporasi-dalam-jerat-hukum-pidana-baru
Pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru per 2 Januari 2026 menghadirkan pergeseran paradigma besar dalam dunia usaha Indonesia, di mana korporasi kini menjadi subjek pidana penuh dengan pertanggungjawaban langsung atas tindak pidana.
Opini • 14 Jun 2024
Pandangan Francis Bacon terhadap metode ilmiah modern
www.literasihukum.com/pandangan-francis-bacon-terhadap-metode-ilmiah-modern
Hadi Nur, Fransiskus Bacon, https://hadinur.net/encyclopedia/francis-bacon/ diakses di Pematangsiantar Pada Hari Jumat 14 Juni 202
Opini • 19 Jul 2025
Memurnikan Kembali Kedaulatan, Penalaran di Balik Putusan MK tentang Desain Pemilu
www.literasihukum.com/memurnikan-kembali-kedaulatan-penalaran-di-balik-putusan-mk-tentang-desain-pemilu
Analisis putusan MK yang merombak desain pemilu. Sebuah terapi konstitusional untuk memurnikan kedaulatan rakyat dari patologi sistemik.
Opini • 02 Aug 2025
Ketika Hukum Kehilangan Jiwa
www.literasihukum.com/hukum-dan-hati-nurani
Literasi Hukum - Sebuah perbincangan di keheningan subuh dengan seorang kawan yang berprofesi sebagai jaksa menjadi pemantik tulisan ini. Di tengah hirupan pertama kopi pagi, ia bercerita dengan nada...
Opini • 06 Jan 2026
Pseudo-Netralitas: Fiksi Hukum dan Kooptasi Politik Birokrasi
www.literasihukum.com/pseudo-netralitas-fiksi-hukum-kooptasi-politik-birokrasi
Analisis pseudo-netralitas ASN: membongkar fiksi hukum yang menutupi kooptasi politik birokrasi. Kritik tajam atas desain hukum kepegawaian negara.
Opini • 25 Dec 2024
PPN 12%: Hujan Pungutan di Tengah Himpitan Ekonomi Rakyat
www.literasihukum.com/ppn-12-hujan-pungutan-di-tengah-himpitan-ekonomi-rakyat
Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Bagaimana kebijakan ini memengaruhi daya beli masyarakat, UMKM, dan perekonomian nasional? Simak ulasan l...
Opini • 08 Feb 2024
Lebih Dekat dengan 3 Asas Otonomi Daerah Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
www.literasihukum.com/lebih-dekat-dengan-3-asas-otonomi-daerah
Artikel ini membahas mengenai prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dengan konsep otonomi daerah.
Opini • 17 Feb 2024
Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa
www.literasihukum.com/perbuatan-melawan-hukum-oleh-penguasa
Pemerintah dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Ini disebut perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Namun, sifatnya agak berbeda dengan pengaturan dalam hukum perdata dan pidana.
Opini • 22 Jun 2024
Hak Gugat Pemerintah Pada Kasus Lingkungan Hidup
www.literasihukum.com/hak-gugat-pemerintah-pada-kasus-lingkungan-hidup
Hubungan antara hak asasi manusia (HAM) dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia menjadi semakin penting seiring dengan kesadaran akan dampak yang makin besar dari aktivitas manusia terhadap ala...
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.