Menampilkan 31–40 dari 40 hasil
· ~13ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 28 Mar 2025
Pengaturan Doktrin Business Judgment Rule dalam Revisi UU BUMN: Melindungi Kepentingan Bisnis dan Menghindari Kriminalisasi Direksi
www.literasihukum.com/pengaturan-doktrin-business-judgment-rule-dalam-revisi-uu-bumn-melindungi-kepentingan-bisnis-dan-menghindari-kriminalisasi-direksi
Artikel ini membahas doktrin business judgment rule yang terdapat dalam revisi UU BUMN dan implikasi yang dapat dihadirkan kedepannya
Opini
• 08 Jan 2026
Analisa Korporasi dalam Jerat Hukum Pidana Baru
www.literasihukum.com/analisa-korporasi-dalam-jerat-hukum-pidana-baru
Pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru per 2 Januari 2026 menghadirkan pergeseran paradigma besar dalam dunia usaha Indonesia, di mana korporasi kini menjadi subjek pidana penuh dengan pertanggungjawaban langsung atas tindak pidana.
Opini
• 14 Jun 2024
Pandangan Francis Bacon terhadap metode ilmiah modern
www.literasihukum.com/pandangan-francis-bacon-terhadap-metode-ilmiah-modern
Hadi Nur, Fransiskus Bacon, https://hadinur.net/encyclopedia/francis-bacon/ diakses di Pematangsiantar Pada Hari Jumat 14 Juni 202
Opini
• 19 Jul 2025
Memurnikan Kembali Kedaulatan, Penalaran di Balik Putusan MK tentang Desain Pemilu
www.literasihukum.com/memurnikan-kembali-kedaulatan-penalaran-di-balik-putusan-mk-tentang-desain-pemilu
Analisis putusan MK yang merombak desain pemilu. Sebuah terapi konstitusional untuk memurnikan kedaulatan rakyat dari patologi sistemik.
Opini
• 02 Aug 2025
Ketika Hukum Kehilangan Jiwa
www.literasihukum.com/hukum-dan-hati-nurani
Literasi Hukum - Sebuah perbincangan di keheningan subuh dengan seorang kawan yang berprofesi sebagai jaksa menjadi pemantik tulisan ini. Di tengah hirupan pertama kopi pagi, ia bercerita dengan nada...
Opini
• 06 Jan 2026
Pseudo-Netralitas: Fiksi Hukum dan Kooptasi Politik Birokrasi
www.literasihukum.com/pseudo-netralitas-fiksi-hukum-kooptasi-politik-birokrasi
Analisis pseudo-netralitas ASN: membongkar fiksi hukum yang menutupi kooptasi politik birokrasi. Kritik tajam atas desain hukum kepegawaian negara.
Opini
• 25 Dec 2024
PPN 12%: Hujan Pungutan di Tengah Himpitan Ekonomi Rakyat
www.literasihukum.com/ppn-12-hujan-pungutan-di-tengah-himpitan-ekonomi-rakyat
Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Bagaimana kebijakan ini memengaruhi daya beli masyarakat, UMKM, dan perekonomian nasional? Simak ulasan l...
Opini
• 08 Feb 2024
Lebih Dekat dengan 3 Asas Otonomi Daerah Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
www.literasihukum.com/lebih-dekat-dengan-3-asas-otonomi-daerah
Artikel ini membahas mengenai prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dengan konsep otonomi daerah.
Opini
• 17 Feb 2024
Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa
www.literasihukum.com/perbuatan-melawan-hukum-oleh-penguasa
Pemerintah dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Ini disebut perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Namun, sifatnya agak berbeda dengan pengaturan dalam hukum perdata dan pidana.
Opini
• 22 Jun 2024
Hak Gugat Pemerintah Pada Kasus Lingkungan Hidup
www.literasihukum.com/hak-gugat-pemerintah-pada-kasus-lingkungan-hidup
Hubungan antara hak asasi manusia (HAM) dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia menjadi semakin penting seiring dengan kesadaran akan dampak yang makin besar dari aktivitas manusia terhadap ala...