Materi Hukum • 12 Feb 2024

Open Legal Policy: Memahami Kewenangan Pembentuk Undang-Undang di Indonesia

www.literasihukum.com/open-legal-policy-dalam-putusan-mk

Open Legal Policy adalah kewenangan pembentuk UU saat konstitusi tidak memberikan batasan jelas terkait materi dalam UU. Pelajari pengertian, contoh, batasan, dan penerapan di negara lain.

Materi Hukum • 10 Jun 2023

Sejarah Konstitusi: Sebuah Tinjauan Mendalam

www.literasihukum.com/sejarah-konstitusi-tinjauan-mendalam

Literasi Hukum - Sejarah konstitusi adalah topik yang luas dan menarik. Konstitusi adalah dasar hukum tertinggi sebuah negara, yang mencakup prinsip-prinsip dasar pemerintahan dan hak-hak warga negara...

Kamus Hukum

Konstitusional

www.literasihukum.com/kamus-hukum/147/konstitusional

Konstitusional Sesuai dengan konstitusi

Kamus Hukum

Pemilihan umum

www.literasihukum.com/kamus-hukum/884/pemilihan-umum

…um Mekanisme demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat tertentu sesuai ketentuan konstitusi dan undang-undang. Contoh: Materi Pemilihan umum sering menjadi objek kajian dalam hukum tata negara. Hukum Tata Negara Rujukan umum: UUD 1…

Opini • 16 Sep 2024

Telaah Posisi Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah

www.literasihukum.com/posisi-mk-dalam-sengketa-pilkada

…enelaah manuver dan posisi MK dalam posisinya sebagai guardian of democracy terutama pada putusan yang memengaruhi rezim pemilu

Opini • 07 Feb 2024

Mahkamah Konstitusi RI: Kenali Lebih Dekat Sejarah, Tugas dan Kewenangannya

www.literasihukum.com/mahkamah-konstitusi

Kenali lebih dekat sejarah, tugas, serta kewenangan Mahkamah konstitusi RI sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia

Materi Hukum • 31 Dec 2023

Upaya Hukum Pidana di Indonesia: Jenis, Syarat, dan Prosedurnya

www.literasihukum.com/upaya-hukum-pidana-di-indonesia-jenis-syarat-dan-prosedurnya

Pelajari jenis, syarat, dan prosedur upaya hukum pidana di Indonesia: banding, kasasi, praperadilan, dan peninjauan kembali. Panduan lengkap!

Opini • 17 Feb 2025

Risiko Cacat Hukum dalam Pelantikan Kepala Daerah Sebelum Sengketa Pilkada Usai di Mahkamah Konstitusi

www.literasihukum.com/risiko-cacat-hukum-dalam-pelantikan-kepala-daerah-sebelum-sengketa-pilkada-usai-di-mahkamah-konstitusi

Pelantikan kepala daerah sebelum sengketa Pilkada selesai di MK berisiko cacat hukum. Keputusan harus sesuai Putusan MK untuk menjaga legitimasi.

Opini • 15 Sep 2024

Telaah Posisi Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah

www.literasihukum.com/telaah-posisi-mahkamah-konstitusi-dalam-sengketa-pemilihan-kepala-daerah

…akan menelaah manuver dan posisi MK dalam menyelesaikan sengketa pilkada, terutama pasca putusannya yang memengaruhi kerangka hukum pemilu dan pilkada. Fakta hukum berupa konstitusi, perat...

Kamus Hukum

Judicial review (MA)

www.literasihukum.com/kamus-hukum/467/judicial-review-ma

…dicial review (MA) Pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang oleh Mahkamah Agung. Contoh: Dalam pembahasan hukum tata negara, istilah “Judicial review (MA)” sering digunakan. Hukum Tata Negara Rujukan umum: UUD 1945…