Menampilkan 21–30 dari 40 hasil
· ~12ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 15 Jan 2026
Pasal 218 KUHP Baru: Batas antara Kritik dan Penghinaan Presiden yang Memicu Perdebatan
www.literasihukum.com/pasal-218-kuhp-baru-batas-antara-kritik-dan-penghinaan-presiden-yang-memicu-perdebatan
Salah satu ketentuan yang paling banyak disorot dalam KUHP Baru adalah Pasal 218, yang mengatur perbuatan menyerang kehormatan atau martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden
Berita
• 23 Mar 2024
Hari Kedua Pendaftaran Sengketa Hasil Pemilu 2024: Baru 8 Pendaftar, Puncak Diprediksi di Hari Terakhir
www.literasihukum.com/sengketa-hasil-pemilu
Masuk ke hari kedua masa pendaftaran sengketa hasil pemilu legislatif, belum terdapat satu pun partai yang mengajukan sengketa hasil Pemilihan Umum 2024.
Berita
• 23 Jul 2025
DPR Kaji Rencana Pembatasan Masa Jabatan Hakim Agung
www.literasihukum.com/dpr-kaji-rencana-pembatasan-masa-jabatan-hakim-agung
Literasi Hukum - Sebuah diskursus baru mengenai masa bakti pemangku jabatan di lembaga negara kembali mengemuka. Setelah sebelumnya usia pensiun bagi perwira tinggi TNI diperpanjang dan usulan serupa...
Berita
• 18 Feb 2026
Pagar Rumah Jusuf Kalla di Kebayoran Baru Ditabrak Mobil, Sopir Diduga Mengantuk
www.literasihukum.com/pagar-rumah-jusuf-kalla-di-kebayoran-baru-ditabrak-mobil-sopir-diduga-mengantuk
Mobil tabrak pagar rumah Jusuf Kalla di Kebayoran Baru. Polisi duga sopir mengantuk. Mediasi ganti rugi kerusakan akan ditempuh.
Berita
• 20 Aug 2023
Partai Demokrat KLB Buka Suara Terkait Pengajuan PK
www.literasihukum.com/partai-demokrat-klb-ajukan-pk
Literasi Hukum - Kepala Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat, yang juga merupakan pengacara Moeldoko, Saiful Huda, menjelaskan bahwa pengajuan peninjauan kembali (PK) merupakan ke...
Berita
• 03 Jun 2024
Usulan Revisi UU TNI dan Polri Sebaiknya Dihentikan, Presiden Diharapkan Tidak Mengeluarkan Surpres
www.literasihukum.com/revisi-uu-tni-dan-polri-sebaiknya-dihentikan
Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi Undang-Undang TNI dan Polri dinilai perlu dihentikan.
Berita
• 12 Jan 2026
10 Catatan Prof Adrianus Meliala untuk Reformasi Polri di Komisi III DPR: Polri Dinilai Tak Bisa Menjalankan “Karakter Paradoks”
www.literasihukum.com/10-catatan-adrianus-meliala-reformasi-polri-komisi-iii-dpr
Dalam RDPU Panja Reformasi Polri Komisi III DPR, Prof Adrianus Meliala memaparkan 10 usul pembenahan: mulai reward–punishment, pemisahan fungsi pengayoman dan penegakan hukum, pemisahan reskrim, penguatan pengawasan, hingga meritokrasi dan…
Berita
• 11 Feb 2026
Habiburokhman Minta Ayah di Pariaman Tak Dijatuhi Hukuman Mati atau Seumur Hidup
www.literasihukum.com/habiburokhman-minta-ayah-di-pariaman-tak-dijatuhi-hukuman-mati-atau-seumur-hidup
Habiburokhman minta ayah di Pariaman yang bunuh terduga pelaku cabul anak tidak dihukum mati. Pembelaan terpaksa lampaui batas jadi sorotan.
Berita
• 08 Jan 2026
Sejarah Baru: MK Diskualifikasi Seluruh Paslon Pilkada Barito Utara karena Politik Uang Terstruktur
www.literasihukum.com/mk-diskualifikasi-seluruh-paslon-barito-utara-2026
Mahkamah Konstitusi mencetak sejarah baru di awal tahun 2026 dengan mendiskualifikasi seluruh pasangan calon dalam sengketa Pilkada Barito Utara akibat terbukti melakukan politik uang masif. MK memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tot…
Berita
• 17 Jan 2026
Babak Baru Kasus Eggi Sudjana soal Isu “Ijazah Palsu” Jokowi, Polda Metro Terbitkan SP3 Usai RJ
www.literasihukum.com/babak-baru-kasus-eggi-sudjana-soal-isu-ijazah-palsu-jokowi-polda-metro-terbitkan-sp3-usai-rj
Perkembangan baru terjadi dalam perkara yang menyeret Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis terkait isu “ijazah palsu” Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Pasang Iklan