Menampilkan 11–20 dari 40 hasil
· ~20ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 17 Mar 2024
MK: Caleg DPR/DPRD di Pemilu 2024 Bisa Gugat Hasil Pemilu Sendiri
www.literasihukum.com/caleg-kini-bisa-gugat-hasil-pemilu-sendiri-ke-mk
Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan kesempatan bagi calon anggota DPR dan DPRD untuk mengajukan gugatan hasil pemilu secara mandiri, tanpa harus terikat dengan partai asal mereka.
Berita
• 08 Jan 2026
PMK 96/2025 Revisi Aturan Penyelesaian Dugaan Pidana Cukai Tanpa Penyidikan, Berlaku 14 Januari 2026
www.literasihukum.com/pmk-96-2025-revisi-penyelesaian-dugaan-pidana-cukai-tanpa-penyidikan
…MK 96/2025 mengubah aturan penelitian dugaan pelanggaran cukai dan mekanisme penyelesaian perkara “tidak dilakukan penyidikan”. Berlaku efektif 14 Januari 2026, termasuk pengaturan denda, keputusan penyelesaian, dan status barang.
Berita
• 16 Jan 2025
MK Periksa 30 Sidang Sengketa Pilkada Serentak 2024, 7 Perkara Berasal dari Papua
www.literasihukum.com/mk-periksa-30-sidang-sengketa-pilkada-serentak-2024-7-perkara-berasal-dari-papua
Mahkamah Konstitusi memeriksa 30 sengketa Pilkada serentak 2024 hari ini, termasuk 7 perkara dari Papua. Sidang dilakukan oleh tiga panel majelis hakim dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.
Berita
• 06 Jan 2026
Perkara Transisi KUHP: Hakim Didorong Tegas Pilih Pasal Lama atau Pasal Baru yang Paling Menguntungkan
www.literasihukum.com/perkara-transisi-kuhp-pasal-lama-vs-pasal-baru
KUHP Nasional berlaku efektif 2 Januari 2026. MA mengingatkan perkara transisi wajib menilai pasal lama vs pasal baru berdasarkan Pasal 618 jo Pasal 3, dengan pertimbangan transparan dan uji “lebih menguntungkan”.
Berita
• 16 Mar 2024
MK Percepat Penanganan Sengketa Pilpres 2024, Hanya 10 Hari Kerja
www.literasihukum.com/mk-percepat-penanganan-sengketa-pilpres-2024
Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) baik untuk pemilihan presiden/wakil presiden (pilpres) maupun pemilihan legislatif (pileg...
Berita
• 15 Mar 2026
Kapolda NTT Nonaktifkan Dirresnarkoba Terkait Dugaan Pemerasan Tersangka
www.literasihukum.com/kapolda-ntt-nonaktifkan-dirresnarkoba-terkait-dugaan-pemerasan-tersangka
Kapolda NTT nonaktifkan Dirresnarkoba terkait dugaan pemerasan tersangka narkoba. Enam personel lain diperiksa Propam. Sanksi etik menanti.
Berita
• 14 Mar 2026
KPK Tetapkan Bupati Cilacap Tersangka Pemerasan THR
www.literasihukum.com/kpk-tetapkan-bupati-cilacap-tersangka-pemerasan-thr
KPK tetapkan Bupati Cilacap dan Sekda sebagai tersangka pemerasan THR. Dana diduga ditarik dari perangkat daerah. Apa dampak hukumnya?
Berita
• 13 Jul 2024
Mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur Laksanakan Magang MBKM di Kejaksaan Negeri Bojonegoro
www.literasihukum.com/mahasiswa-fh-upn-jatim-magang-mbkm-di-kejaksaan-negeri-bojonegoro
Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur melaksanakan kegiatan Magang MBKM di Kejaksaan Negeri Bojonegoro.
Berita
• 06 Mar 2026
Praperadilan Yaqut: Sprindik KPK Disorot, Audit Kerugian Negara Dipersoalkan
www.literasihukum.com/praperadilan-yaqut-sprindik-kpk-disorot-audit-kerugian-negara-dipersoalkan
Sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas menghadirkan ahli yang menyoroti keabsahan Sprindik KPK dan pentingnya audit kerugian negara yang final sebelum penetapan tersangka.
Berita
• 16 Sep 2025
RKUHAP Batasi Kasasi Perkara Pidana ke MA: Ancaman di Bawah 5 Tahun Berhenti di Pengadilan Tinggi
www.literasihukum.com/rkuhap-batasi-kasasi-perkara-pidana-ke-ma-ancaman-di-bawah-5-tahun-berhenti-di-pengadilan-tinggi
RKUHAP terbaru akan batasi kasasi ke MA hanya untuk perkara pidana di atas 5 tahun. Wamenkumham Eddy Hiariej jelaskan tujuan kurangi beban perkara dan perkuat peran hakim.
Pasang Iklan