Opini • 06 Mar 2024

Menyingkap Ambang Batas Parlemen: Manfaat, Tantangan, dan Alternatif

www.literasihukum.com/menyingkap-ambang-batas-parlemen

Artikel ini membahas manfaat, tantangan, serta alternatif ambang batas parlemen, termasuk usulan ambang batas 1 persen oleh Perludem. Dalam menentukan ambang batas ideal, perlu mempertimbangkan hak pi...

Materi Hukum • 09 Feb 2024

Bisakah Putusan DKPP Batalkan Penetapan Cawapres? Ini Penjelasannya!

www.literasihukum.com/putusan-dkpp-batalkan-penetapan-cawapres

…kasus konkret, termasuk penegakan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mempengaruhi tahapan pemilu presiden dan wakil pr...

Materi Hukum • 28 Jul 2025

Babak Baru Demokrasi Indonesia: Analisis Lengkap Putusan MK yang Meruntuhkan Ambang Batas Presidensial

www.literasihukum.com/mk-hapus-ambang-batas-presidensial-analisis-putusan-62-puu-xxii-2024

Literasi Hukum - Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi (MK) secara mengejutkan menghapuskan rezim ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang telah kokoh berdiri selam...

Opini • 27 May 2024

Sistem Noken di Papua: Harmoni Tradisi dan Prinsip Demokrasi Modern

www.literasihukum.com/sistem-noken-di-papua-tradisi-dan-demokrasi

Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang Sistem Noken, termasuk kelebihan, kelemahan, dan implikasinya dalam konteks demokrasi modern.

Opini • 07 Oct 2024

Akibat Hukum Syarat Objektif Tidak Dipenuhi Dalam Jual Beli Saham Perseroan Terbatas (PT) Tertutup

www.literasihukum.com/akibat-hukum-syarat-objektif-tidak-dipenuhi-dalam-jual-beli-saham-perseroan-terbatas-pt-tertutup

…akibat hukum syarat objektif tidak dipenuhi dalam jual beli saham perseroan terbatas (PT) tertutup

Opini • 28 May 2025

Demokrasi Pancasila di Persimpangan: Idealita, Realita, dan Masa Depan Indonesia

www.literasihukum.com/demokrasi-pancasila-di-persimpangan

Apakah Indonesia benar-benar demokrasi Pancasila? Telusuri fakta, kritik, dan solusi atas kondisi demokrasi Indonesia saat ini.

Berita • 18 Sep 2025

Tolak Uji Formil UU BUMN, MK Minta Pembentuk UU Utamakan Masukan Publik

www.literasihukum.com/tolak-uji-formil-uu-bumn-mk-minta-pembentuk-uu-utamakan-masukan-publik

MK menolak uji formil UU 1/2025 tentang BUMN. MK menilai asas keterbukaan dan meaningful participation terpenuhi, sembari mendorong agar masukan publik diprioritaskan; empat hakim menyatakan dissentin...

Opini • 18 Apr 2024

Lorong Gelap Realitas Politik Elektoral: Menimbang Kesetimbangan Penegakan Hukum Pemilu

www.literasihukum.com/menimbang-kesetimbangan-penegakan-hukum-pemilu

Artikel ini membahas urgensi penegakan hukum pemilu yang adil dan transparan dalam konteks Pemilu di Indonesia.

Materi Hukum • 12 Feb 2024

Open Legal Policy: Memahami Kewenangan Pembentuk Undang-Undang di Indonesia

www.literasihukum.com/open-legal-policy-dalam-putusan-mk

Open Legal Policy adalah kewenangan pembentuk UU saat konstitusi tidak memberikan batasan jelas terkait materi dalam UU. Pelajari pengertian, contoh, batasan, dan penerapan di negara lain.

Opini • 16 Sep 2024

Telaah Posisi Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah

www.literasihukum.com/posisi-mk-dalam-sengketa-pilkada

…alam posisinya sebagai guardian of democracy terutama pada putusan yang memengaruhi rezim pemilu