Berita • 17 Sep 2025

MK: Tuduhan Politik Uang di PSU Pilbup Barito Utara Tak Terbukti

www.literasihukum.com/mk-tuduhan-politik-uang-psu-pilbup-barito-utara-tak-terbukti

MK menyatakan permohonan PHPU Jimmy–Inri tak dapat diterima. Dugaan politik uang pada PSU Pilbup Barito Utara tidak terbukti; honor relawan perlu diatur tegas

Berita • 16 Sep 2025

Transparansi Pemilu Terancam: KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres Hingga 5 Tahun

www.literasihukum.com/transparansi-pemilu-terancam-kpu-tutup-akses-dokumen-capres-cawapres-hingga-5-tahun

KPU tetapkan 16 dokumen capres-cawapres dikecualikan 5 tahun, ancam transparansi pemilu. Publik pertanyakan dasar hukum dan dampak pada pengawasan.

Berita • 16 Sep 2025

KPK Dalami Proses Penerbitan SK Menteri Agama Terkait Kuota Haji Tambahan: Fokus pada Dugaan Penyelewengan Alokasi

www.literasihukum.com/kpk-dalami-proses-penerbitan-sk-menteri-agama-terkait-kuota-haji-tambahan-fokus-pada-dugaan-penyelewengan-alokasi

KPK selisik penerbitan SK Menteri Agama era Yaqut Cholil Qoumas terkait dugaan korupsi kuota haji tambahan. Penyelewengan alokasi 50:50 diduga langgar UU.

Berita • 15 Sep 2025

Analisis Tuntutan "17+8": Ujian Nyata bagi Komitmen Hukum Pemerintah dan DPR

www.literasihukum.com/analisis-tuntutan-178-ujian-nyata-bagi-komitmen-hukum-pemerintah-dan-dpr

Analisis hukum dan politik mengenai mampukah tuntutan "17+8" dipenuhi pemerintah dan DPR di tengah hambatan struktural dan resistensi elite politik.

Berita • 08 Jan 2026

Sejarah Baru: MK Diskualifikasi Seluruh Paslon Pilkada Barito Utara karena Politik Uang Terstruktur

www.literasihukum.com/mk-diskualifikasi-seluruh-paslon-barito-utara-2026

Mahkamah Konstitusi mencetak sejarah baru di awal tahun 2026 dengan mendiskualifikasi seluruh pasangan calon dalam sengketa Pilkada Barito Utara akibat terbukti melakukan politik uang masif. MK memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tot…

Berita • 06 Jan 2026

KUHAP 2025 Atur Pengakuan Bersalah, MA Siapkan PERMA Plea Bargain

www.literasihukum.com/kuhap-2025-pengakuan-bersalah-percepat-peradilan-pidana

KUHAP 2025 mengatur mekanisme “pengakuan bersalah” (plea bargain) yang harus sukarela, didampingi kuasa hukum, dan tetap diuji hakim.

Berita • 04 Mar 2026

RI Tak Kecam Serangan AS-Israel ke Iran, Fokus Diplomasi

www.literasihukum.com/ri-tak-kecam-serangan-as-israel-ke-iran-fokus-diplomasi

Indonesia belum mengecam serangan AS-Israel ke Iran yang dilaporkan menewaskan Khamenei. Pemerintah mendorong diplomasi dan menawarkan mediasi.

Berita • 12 Jan 2026

10 Catatan Prof Adrianus Meliala untuk Reformasi Polri di Komisi III DPR: Polri Dinilai Tak Bisa Menjalankan “Karakter Paradoks”

www.literasihukum.com/10-catatan-adrianus-meliala-reformasi-polri-komisi-iii-dpr

Dalam RDPU Panja Reformasi Polri Komisi III DPR, Prof Adrianus Meliala memaparkan 10 usul pembenahan: mulai reward–punishment, pemisahan fungsi pengayoman dan penegakan hukum, pemisahan reskrim, penguatan pengawasan, hingga meritokrasi dan…

Berita • 15 Mar 2026

Kapolda NTT Nonaktifkan Dirresnarkoba Terkait Dugaan Pemerasan Tersangka

www.literasihukum.com/kapolda-ntt-nonaktifkan-dirresnarkoba-terkait-dugaan-pemerasan-tersangka

Kapolda NTT nonaktifkan Dirresnarkoba terkait dugaan pemerasan tersangka narkoba. Enam personel lain diperiksa Propam. Sanksi etik menanti.

Berita • 28 Feb 2026

Prabowo Siap ke Teheran Mediasi AS–Israel–Iran

www.literasihukum.com/prabowo-siap-ke-teheran-mediasi-as-israel-iran

Kemlu menyatakan Prabowo siap memfasilitasi dialog dan bila disetujui pihak terkait akan bertolak ke Teheran untuk mediasi, usai eskalasi AS–Israel–Iran.