Menampilkan 151–160 dari 162 hasil
· ~46ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 16 Sep 2025
KPK Tegaskan Penetapan Tersangka Korupsi EDC BRI Berdasar Bukti Cukup, Siap Hadapi Praperadilan
www.literasihukum.com/kpk-tegaskan-penetapan-tersangka-korupsi-edc-bri-berdasar-bukti-cukup-siap-hadapi-praperadilan
KPK tegaskan penetapan tersangka korupsi pengadaan EDC BRI berdasarkan bukti cukup, siap hadapi praperadilan. Kasus ini rugikan negara Rp 700 miliar.
Berita
• 25 Jul 2025
Tragedi Syukuran Putra Gubernur Jawa Barat di Garut: 3 Tewas, Publik Desak Proses Hukum Adil
www.literasihukum.com/tragedi-syukuran-putra-gubernur-jabar-garut-3-tewas-proses-hukum-adil
BANDUNG, Literasi Hukum — Kepolisian masih mendalami tragedi dalam acara syukuran pernikahan putra Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Pendopo Kabupaten Garut pada Jumat (18/7/2025). Peristiwa yang...
Berita
• 30 Sep 2025
Bareskrim Segera Gelar Perkara Kasus Ridwan Kamil vs Lisa Mariana, Mediasi Gagal
www.literasihukum.com/bareskrim-segera-gelar-perkara-kasus-ridwan-kamil-vs-lisa-mariana-mediasi-gagal
Bareskrim Polri akan gelar perkara kasus Ridwan Kamil vs Lisa Mariana pekan ini usai mediasi gagal. Tes DNA jadi sorotan utama.
Berita
• 24 Sep 2025
Praperadilan Ditolak, Status Tersangka Rudy Tanoesoedibjo di Kasus Bansos Sah
www.literasihukum.com/praperadilan-rudy-tanoesoedibjo-ditolak
Hakim PN Jaksel menolak gugatan praperadilan Rudy Tanoesoedibjo. Status tersangka kasus korupsi bansos yang ditetapkan KPK dinyatakan sah berdasarkan bukti yang cukup.
Berita
• 17 Sep 2025
LBH Pers Sebut Gugatan Menteri Amran terhadap Tempo Janggal dan Abaikan UU Pers
www.literasihukum.com/lbh-pers-sebut-gugatan-menteri-amran-terhadap-tempo-janggal-dan-abaikan-uu-pers
LBH Pers soroti gugatan Rp 200 M Menteri Amran ke Tempo sebagai kejanggalan yang abaikan UU Pers. Gugatan ini dinilai sebagai upaya pembungkaman pers (ULAP).
Berita
• 08 Nov 2025
Quo Vadis PBPI: Menakar Legitimasi dan Batas Kewenangan Organisasi Padel di Bawah Naungan UU Keolahragaan Baru
www.literasihukum.com/legitimasi-pbpi-pasca-uu-keolahragaan-2022
Literasi Hukum - Derap perkembangan olahraga di Indonesia menunjukkan dinamika yang pesat, tidak hanya dalam hal prestasi tetapi juga dalam tata kelola organisasinya. Salah satu fenomena menarik belak...
Berita
• 15 Sep 2025
Kejagung Tetapkan Kakak-Adik Bos Sritex Tersangka TPPU, Upaya Pemiskinan Terus Berjalan
www.literasihukum.com/kejagung-tetapkan-kakak-adik-bos-sritex-tersangka-tppu-upaya-pemiskinan-terus-berjalan
Kejagung tetapkan kakak-adik bos Sritex, Iwan Setiawan dan Iwan Kurniawan, sebagai tersangka TPPU dalam kasus korupsi kredit bank yang rugikan negara triliunan rupiah.
Berita
• 08 Jan 2026
PMK 108/2025 Berlaku: DJP Bisa Akses Laporan E-Wallet dan Aset Kripto, Ini Skema dan Jadwalnya
www.literasihukum.com/pmk-108-2025-djp-akses-laporan-e-wallet-aset-kripto
PMK 108/2025 memberi kewenangan DJP mengakses informasi keuangan dari lembaga keuangan dan penyedia jasa aset kripto (CARF). E-wallet tertentu diperlakukan sebagai rekening keuangan; pelaporan kripto dimulai 2027 untuk tahun data 2026, deng…
Berita
• 08 Jan 2026
PMK 96/2025 Revisi Aturan Penyelesaian Dugaan Pidana Cukai Tanpa Penyidikan, Berlaku 14 Januari 2026
www.literasihukum.com/pmk-96-2025-revisi-penyelesaian-dugaan-pidana-cukai-tanpa-penyidikan
PMK 96/2025 mengubah aturan penelitian dugaan pelanggaran cukai dan mekanisme penyelesaian perkara “tidak dilakukan penyidikan”. Berlaku efektif 14 Januari 2026, termasuk pengaturan denda, keputusan penyelesaian, dan status barang.
Berita
• 06 Jan 2026
KUHAP 2025 Atur Pengakuan Bersalah, MA Siapkan PERMA Plea Bargain
www.literasihukum.com/kuhap-2025-pengakuan-bersalah-percepat-peradilan-pidana
KUHAP 2025 mengatur mekanisme “pengakuan bersalah” (plea bargain) yang harus sukarela, didampingi kuasa hukum, dan tetap diuji hakim.