Menampilkan 101–107 dari 107 hasil
· ~45ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 03 Dec 2025
Hak Prerogatif Presiden dan Rasa Keadilan Publik: Rehabilitasi Eks-Dirut ASDP di Tengah Polemik
www.literasihukum.com/rehabilitasi-prabowo-eks-dirut-asdp
Artikel ini membahas terkait polemik pemberian Rehabilitasi oleh Presiden terhadap kasus korupsi mantan direksi PT. ASDP Periode 2019-2024
Opini
• 03 Jan 2026
No Viral No Justice: Erosi Negara Hukum oleh Diskresi Algoritma
www.literasihukum.com/no-viral-no-justice-diskresi-algoritma-negara-hukum
Fenomena No Viral No Justice mengungkap erosi negara hukum, diskresi algoritma, dan ketimpangan keadilan akibat tekanan viralitas media sosial.
Opini
• 05 Jan 2026
KUHP dan KUHAP: HAM di Persimpangan Negara Kekuasaan
www.literasihukum.com/kuhp-dan-kuhap-ham-di-persimpangan-negara-kekuasaan
Artikel ini mengulas HAM sebagai pembatas kekuasaan negara di tengah reformasi KUHP dan KUHAP yang memperluas diskresi aparat dan mengancam kebebasan sipil.
Opini
• 22 Jan 2026
Refleksi Penegakan Hukum Berdaulat Terhadap Kasus Kekerasan Yang Merenggut Nyawa
www.literasihukum.com/kebebasan-berekspresi-demi-hukum-yang-berdaulat
Analisis kritis tentang pentingnya penegakan hukum yang berdaulat dan kebebasan berekspresi dalam menjaga keadilan dan demokrasi di Indonesia.
Berita
• 20 Jan 2026
MK Perkuat Perlindungan Hukum Wartawan dari Kriminalisasi
www.literasihukum.com/mk-perkuat-perlindungan-hukum-wartawan-dari-kriminalisasi
MK tegaskan perlindungan hukum wartawan adalah instrumen konstitusional. Pidana/perdata jadi upaya terakhir setelah mediasi Dewan Pers.
Berita
• 20 Jan 2026
MK: Kolumnis & Kontributor Lepas Dilindungi Hukum
www.literasihukum.com/mk-kolumnis-kontributor-lepas-dilindungi-hukum
MK tegaskan kolumnis & kontributor lepas tetap dilindungi hukum. Perlindungan via UU Pers jika penuhi syarat wartawan, atau UU lain terkait HAM.
Berita
• 12 Jan 2026
Jadwal Berangkat Haji Reguler Dinilai Tak Pasti, Dosen Uji Pasal 13 Ayat (2) UU Haji dan Umrah di MK
www.literasihukum.com/uji-pasal-13-ayat-2-uu-haji-umrah-jadwal-haji-reguler-tak-pasti
Pemohon Endang Samsul Arifin memperbaiki permohonan uji materi UU Haji dan Umrah di MK. Ia menilai frasa “dan/atau” pada Pasal 13 ayat (2) memicu ketidakpastian pembagian kuota antarprovinsi dan estimasi keberangkatan haji reguler.