Artikel oleh Ramos Perisai
Published: 10
LI
08 Mar 2024
· Opini
· 8 menit baca
· 60 dibaca
Hukum hak cipta di Indonesia tidak mengatur secara konkrit atas syarat orisinalitas dari suatu ciptaan. Implementasinya bergantung pada doktrin dan praktik.
04 Mar 2024
· Opini
· 10 menit baca
· 60 dibaca
Suatu ciptaan mampu mendapat pelindungan hak cipta jika telah memenuhi setidaknya 3 syarat, yaitu sesuai dengan klasifikasi, telah memiliki wujud, dan bersifat orisinal. Artikel ini akan membahas keti...
29 Feb 2024
· Opini
· 12 menit baca
· 61 dibaca
Pelajari secara praktis mengenai struktur peradilan administrasi untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara.
25 Feb 2024
· Materi Hukum
· 7 menit baca
· 70 dibaca
Pelajari penerapan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia.
21 Feb 2024
· Opini
· 6 menit baca
· 147 dibaca
Dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pejabat tata usaha negara memiliki kewenangan administrasi berdasarkan atribusi, delegasi, dan mandat.
17 Feb 2024
· Opini
· 7 menit baca
· 58 dibaca
Pemerintah dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Ini disebut perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Namun, sifatnya agak berbeda dengan pengaturan dalam hukum perdata dan pidana.
13 Feb 2024
· Opini
· 7 menit baca
· 120 dibaca
Pahami bagaimana peranan keputusan fiktif positif dan negatif dalam administrasi pemerintahan Indonesia.
09 Feb 2024
· Opini
· 11 menit baca
· 86 dibaca
Pelajari bentuk keputusan tata usaha negara yang menjadi objek peradilan administrasi Indonesia.
05 Feb 2024
· Materi Hukum
· 6 menit baca
· 56 dibaca
Pelajari cara menentukan peradilan yang sesuai untuk penyelesaian konflik pertanahan.
29 Jan 2024
· Opini
· 4 menit baca
· 51 dibaca
Artikel ini membahas celah aturan dalam UU Pemilu yang memungkinkan presiden berpihak dalam kampanye pemilu.