Berita • 12 Jan 2026

10 Catatan Prof Adrianus Meliala untuk Reformasi Polri di Komisi III DPR: Polri Dinilai Tak Bisa Menjalankan “Karakter Paradoks”

www.literasihukum.com/10-catatan-adrianus-meliala-reformasi-polri-komisi-iii-dpr

Dalam RDPU Panja Reformasi Polri Komisi III DPR, Prof Adrianus Meliala memaparkan 10 usul pembenahan: mulai reward–punishment, pemisahan fungsi pengayoman dan penegakan hukum, pemisahan reskrim, penguatan pengawasan, hingga meritokrasi dan…

Berita • 06 Mar 2026

Komisi Reformasi Polri Rampung, Laporan ke Prabowo Ditargetkan Sebelum Lebaran

www.literasihukum.com/komisi-reformasi-polri-rampung-laporan-ke-prabowo-sebelum-lebaran

Komisi Reformasi Polri menyelesaikan rekomendasi reformasi kelembagaan Polri dan menargetkan laporan kepada Presiden Prabowo sebelum Lebaran 2026. Reformasi diarahkan hingga 2029.

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 138 · Tahun 2015

Honorarium Anggota TNI/Polri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

www.literasihukum.com/peraturan/5082/honorarium-anggota-tnipolri-di-lingkungan-pemerintah-provinsi-daerah-khusus-ibukota-jakarta

…rovinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 138 Tahun 2015 tentang Honorarium Anggota TNI/Polri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 32 · Tahun 2015 • 25 Jun 2026

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

www.literasihukum.com/peraturan/6515/piagam-pengawasan-internal-internal-audit-charter-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-landak

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Landak Nomor 32 Tahun 2015 tentang PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

Opini • 24 Dec 2025

Mahfud MD: Jabatan Sipil Polri Wajib Diatur UU, Bukan Perpol

www.literasihukum.com/mahfud-md-jabatan-sipil-polri-wajib-diatur-uu

Mahfud MD tegaskan penempatan anggota Polri di jabatan sipil wajib diatur Undang-Undang, bukan Perpol, demi menjaga hierarki dan kepastian hukum.

Opini • 24 Dec 2025

Potensi Kembalinya Dwifungsi ABRI

www.literasihukum.com/potensi-kembalinya-dwifungsi-abri

…an jabatan sipil oleh Tentara NasionaI Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan kembalinya Dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.

Opini • 30 Jan 2024

Netralitas TNI dan Polri: Mengapa TNI dan Polri tidak memilih dalam Pemilu?

www.literasihukum.com/netralitas-tni-dan-polri

Artikel ini memberikan penjelasan singkat dan jelas mengapa TNI dan Polri tidak ikut serta memilih dalam pemilu.

Berita • 15 Mar 2026

Kapolda NTT Nonaktifkan Dirresnarkoba Terkait Dugaan Pemerasan Tersangka

www.literasihukum.com/kapolda-ntt-nonaktifkan-dirresnarkoba-terkait-dugaan-pemerasan-tersangka

Kapolda NTT nonaktifkan Dirresnarkoba terkait dugaan pemerasan tersangka narkoba. Enam personel lain diperiksa Propam. Sanksi etik menanti.

Berita • 18 Feb 2026

Ketua Komisi III: Dulu Polisi–Buruh Seperti Tom and Jerry, Sekarang “Teletubbies”

www.literasihukum.com/ketua-komisi-iii-dulu-polisi-buruh-seperti-tom-and-jerry-sekarang-teletubbies

Ketua Komisi III DPR sebut relasi Polri-buruh makin harmonis & dukung Reformasi Polri. Buruh tolak penempatan Polri di bawah kementerian.

Opini • 02 May 2025

Wacana Revisi Undang-Undang Polri dan Bagaimana Arah Kebebasan Ruang Digital Ke Depan?

www.literasihukum.com/wacana-revisi-undang-undang-polri

Mencuatnya wacana revisi Undang-Undang Polri yang tengah bergulir saat ini dipandang akan mempengaruhi iklim kebebasan berekspresi di ruang digital.