Menampilkan 1–10 dari 40 hasil
· ~19ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 27 Jan 2024
Rumus Korupsi: 3 Kunci Terjadinya Korupsi
www.literasihukum.com/rumus-korupsi-robert-klitgaard
Artikel ini membahas mengenai Rumus Korupsi Robert Klitgaard yang berisi korupsi = Diskresi + Monopoli - Akuntabilitas
Opini
• 17 Feb 2025
Risiko Cacat Hukum dalam Pelantikan Kepala Daerah Sebelum Sengketa Pilkada Usai di Mahkamah Konstitusi
www.literasihukum.com/risiko-cacat-hukum-dalam-pelantikan-kepala-daerah-sebelum-sengketa-pilkada-usai-di-mahkamah-konstitusi
Pelantikan kepala daerah sebelum sengketa Pilkada selesai di MK berisiko cacat hukum. Keputusan harus sesuai Putusan MK untuk menjaga legitimasi.
Opini
• 17 Jan 2024
Menakar Indepedensi Penjabat Kepala Daerah di Tahun Politik 2024
www.literasihukum.com/penjabat-kepala-daerah-di-tahun-politik-independensikah
Literasi Hukum - Hampir 170 Kepala Daerah akan digantikan oleh Penjabat Kepala Daerah diakhir tahun 2023. Keberadaan PJ di beberapa daerah untuk mengisi masa rentang waktu menuju Pemilukada Serentak...
Opini
• 04 Jan 2025
Dilematis Pengampunan Terhadap Koruptor
www.literasihukum.com/dilematis-pengampunan-terhadap-koruptor
Pidato Presiden Prabowo di Mesir memicu kontroversi terkait wacana pengampunan koruptor dengan syarat pengembalian aset negara. Artikel ini mengulas aspek hukum, etika, dan dampaknya pada penegakan hu...
Opini
• 03 Jan 2024
Tindak Pidana Korupsi: Pengertian, Unsur-Unsur, dan Sanksinya
www.literasihukum.com/tindak-pidana-korupsi-pengertian-unsur-unsur
Literasi Hukum - Korupsi merupakan salah satu permasalahan krusial yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Tindak pidana korupsi dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi keuangan negara dan pere...
Opini
• 08 Feb 2024
Lebih Dekat dengan 3 Asas Otonomi Daerah Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
www.literasihukum.com/lebih-dekat-dengan-3-asas-otonomi-daerah
Artikel ini membahas mengenai prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dengan konsep otonomi daerah.
Opini
• 13 Jul 2024
Pencabutan Hak Politik Koruptor: Antara Efek Jera dan Hak Asasi Manusia
www.literasihukum.com/pencabutan-hak-politik-koruptor
Artikel ini membahas mengenai sanksi pencabutan hak dipilih dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia
Opini
• 06 Apr 2024
Pengembalian Kerugian Keuangan Negara atas Korupsi oleh Terdakwa DPO: Urgensi Persidangan In Absentia dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi?
www.literasihukum.com/persidangan-in-absentia-dalam-perkara-tipikor
Artikel ini menggali urgensi persidangan in absentia dalam kasus korupsi yang melibatkan terdakwa DPO di Indonesia.
Opini
• 11 Feb 2026
Akal-Akalan Pilkada (Tidak) Langsung : Demokrasi Diujung Tanduk
www.literasihukum.com/akal-akalan-pilkada-tidak-langsung-demokrasi-diujung-tanduk
Wacana pergantian mekanisme pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi tidak langsung lewat DPRD sudah berlangsung sejak lama.
Opini
• 08 Mar 2024
Menakar Akar Korupsi Partai Politik dalam Sistem Hukum Indonesia
www.literasihukum.com/korupsi-massive-di-partai-politik
Analisis akar korupsi di partai politik Indonesia dan urgensi adopsi Pasal 18 UNCAC untuk menutup celah hukum perdagangan pengaruh.
Pasang Iklan