Berita • 16 Jan 2025

Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur Diperiksa KPK, Jubir MK Tegaskan Tak Berkaitan dengan Lembaganya

www.literasihukum.com/hakim-konstitusi-ridwan-mansyur-diperiksa-kpk-jubir-mk-tegaskan-tak-berkaitan-dengan-lembaganya

Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur diperiksa KPK terkait dugaan korupsi di Mahkamah Agung. Jubir MK memastikan pemeriksaan ini tidak berkaitan dengan MK atau perkara yang ditanganinya.

Berita • 16 Jan 2025

KPK Periksa Hakim MK Ridwan Mansyur Terkait Kasus Dugaan Korupsi Hasbi Hasan

www.literasihukum.com/kpk-periksa-hakim-mk-ridwan-mansyur-terkait-kasus-dugaan-korupsi-hasbi-hasan

KPK memeriksa Hakim MK Ridwan Mansyur sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Sekretaris MA, Hasbi Hasan. Baca selengkapnya di sini.

Berita • 24 Sep 2025

Mediasi Buntu, Kasus Tes DNA Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Terus Bergulir

www.literasihukum.com/kasus-dna-ridwan-kamil-lisa-mariana-lanjut

Ridwan Kamil dan Lisa Mariana absen dari mediasi di Bareskrim. Dengan hasil tes DNA yang membantah klaim Lisa, kasus pencemaran nama baik ini dipastikan berlanjut

Berita • 30 Sep 2025

Bareskrim Segera Gelar Perkara Kasus Ridwan Kamil vs Lisa Mariana, Mediasi Gagal

www.literasihukum.com/bareskrim-segera-gelar-perkara-kasus-ridwan-kamil-vs-lisa-mariana-mediasi-gagal

Bareskrim Polri akan gelar perkara kasus Ridwan Kamil vs Lisa Mariana pekan ini usai mediasi gagal. Tes DNA jadi sorotan utama.

Opini • 25 Dec 2025

Menakar Sisi Hukum dalam Kesepakatan Cerai Ridwan Kamil dan Atalia

www.literasihukum.com/mediasi-cerai-ridwan-kamil-atalia-praratya

Perceraian tidak bisa dengan sepakat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perceraian harus di persidangan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Berita • 17 Sep 2025

MK Tolak PHPU Gubernur Papua: Dalil Anomali DPT 100% Dianggap Salah Paham Konsep Data Pemilih

www.literasihukum.com/mk-tolak-phpu-gubernur-papua-dalil-anomali-dpt-100-dianggap-salah-paham-konsep-data-pemilih

MK tolak gugatan Pilgub Papua. Dalil anomali pengguna hak pilih melebihi 100% DPT dinilai tak terbukti dan merupakan kekeliruan dalam memahami data pemilih.

Berita • 12 Jan 2026

Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Diuji Lagi di MK, Pemohon Gugat Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan

www.literasihukum.com/uji-larangan-perkawinan-beda-agama-di-mk-265-puu-xxiii-2025

Tiga pemohon menguji Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai frasa “menurut” memicu multitafsir yang menutup akses pencatatan perkawinan beda agama, diperkuat SEMA 2/2023.

Opini • 14 Aug 2023

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara

www.literasihukum.com/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik

Literasi Hukum - Menjelajahi konsep Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hukum administrasi negara. Pelajari fungsi dan macam-macam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik serta bagaimana impleme...

Opini • 21 Feb 2024

Kewenangan Administrasi melalui Atribusi, Delegasi, dan Mandat

www.literasihukum.com/kewenangan-administrasi-atribusi-delegasi-mandat

Dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pejabat tata usaha negara memiliki kewenangan administrasi berdasarkan atribusi, delegasi, dan mandat.

Opini • 24 Apr 2024

Prospek Ekstensifikasi Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

www.literasihukum.com/ekstensifikasi-wewenang-mahkamah-konstitusi

Artikel ini membahas ekstensifikasi wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia dalam menangani perselisihan hasil pemilihan umum.