Opini • 28 Mar 2025

Pengaturan Doktrin Business Judgment Rule dalam Revisi UU BUMN: Melindungi Kepentingan Bisnis dan Menghindari Kriminalisasi Direksi

www.literasihukum.com/pengaturan-doktrin-business-judgment-rule-dalam-revisi-uu-bumn-melindungi-kepentingan-bisnis-dan-menghindari-kriminalisasi-direksi

Artikel ini membahas doktrin business judgment rule yang terdapat dalam revisi UU BUMN dan implikasi yang dapat dihadirkan kedepannya

Opini • 16 Jul 2025

Kerugian BUMN Bukan Kerugian Negara? Ancaman Baru Pemberantasan Korupsi Pasca UU No. 1 Tahun 2025

www.literasihukum.com/kerugian-bumn-bukan-kerugian-negara

Opini ini mengkritisi revisi UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN, khususnya Pasal 4B yang memisahkan kekayaan BUMN dari keuangan negara.

Opini • 06 Apr 2024

Kerugian Keuangan Negara dalam Kepailitan: Akibat Hukum BUMN Tidak Terdaftar Dalam Daftar Piutang Perusahaan Pailit

www.literasihukum.com/kerugian-keuangan-negara-dalam-kepailitan

Artikel ini membahas mengenai Akibat hukum Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak terdaftar dalam daftar piutang Perusahaan pailit

Berita • 13 Jan 2026

Prabowo Tegaskan Direksi BUMN Harus Berintegritas: Tak Siap Mengabdi, Silakan Mundur

www.literasihukum.com/prabowo-peringatkan-direksi-bumn-integritas-tata-kelola

Presiden Prabowo meminta direksi BUMN bekerja jujur dan berpihak pada publik. Ia menegaskan yang tidak sanggup mengabdi sebaiknya mundur.

Opini • 02 Dec 2025

Kriminalisasi Keputusan Bisnis: Pelajaran dari Kasus Ira Puspadewi dan Dilema Direksi BUMN

www.literasihukum.com/kriminalisasi-keputusan-bisnis-pelajaran-dari-kasus-ira-puspadewi

Opini ini menyoroti kaburnya batas kesalahan bisnis dan kejahatan, serta bahaya kriminalisasi direksi tanpa bukti niat jahat.Opini ini menyoroti kabur

Opini • 19 Feb 2025

Danantara dan Bank Emas: Jejak Langkah Menuju Indonesia Emas?

www.literasihukum.com/danantara-dan-bank-emas-jejak-langkah-menuju-indonesia-emas

Danantara dan Bank Emas: Jejak Menuju Indonesia Emas. Pengelolaan aset dan sumber daya emas untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Peraturan Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi · No. KEP-0087/SKKMA0000/2018/S0 · Tahun 2018 • 12 Sep 2018

Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Proyek Fasilitas Produksi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Revisi 01

www.literasihukum.com/peraturan/10526/pedoman-tata-kerja-pengelolaan-proyek-fasilitas-produksi-kegiatan-usaha-hulu-minyak-dan-gas-bumi-revisi-01

…Tata Kerja Pengelolaan Proyek Fasilitas Produksi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Revisi 01

Peraturan Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi · No. 0111/SKKMA0000/2018/S0 · Tahun 2018 • 13 Nov 2018

Pedoman Tata Kerja Hubungan Masyarakat Revisi 01

www.literasihukum.com/peraturan/5396/pedoman-tata-kerja-hubungan-masyarakat-revisi-01

…mi Nomor 0111/SKKMA0000/2018/S0 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Kerja Hubungan Masyarakat Revisi 01

Peraturan Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara · No. 6 · Tahun 2024 • 08 Jul 2026

Tata Cara Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang di Ibu Kota Nusantara

www.literasihukum.com/peraturan/10240/tata-cara-peninjauan-kembali-revisi-dan-penetapan-rencana-detail-tata-ruang-di-ibu-kota-nusantara

…Kepala Otorita Ibukota Nusantara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang di Ibu Kota Nusantara

Peraturan Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi · No. 0057/SKKMA0000/2018/S0 · Tahun 2018 • 05 Jul 2026

Perubahan Kedua Atas Ketentuan Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 04

www.literasihukum.com/peraturan/5397/perubahan-kedua-atas-ketentuan-pedoman-tata-kerja-pengelolaan-rantai-suplai-buku-kedua-tentang-pedoman-pelaksanaan-pengadaan-barangjasa-revisi-04

…ja Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 04