Menampilkan 2130 dari 40 hasil · ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini • 28 Oct 2025
Asas Retroaktif Kasus Bom Bali: Melanggar UUD 1945 Demi Keadilan?
www.literasihukum.com/asas-retroaktif-kasus-bom-bali-uu-terorisme
Polemik penerapan hukum dalam kasus Bom Bali 2002 menjadi salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah hukum pidana Indonesia. Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana...
Opini • 08 Oct 2025
Menyoal Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
www.literasihukum.com/menyoal-undang-undang-nomor-28-tahun-1999-tentang-penyelenggara-negara-yang-bersih-dan-bebas-dari-korupsi-kolusi-dan-nepotisme
Pahami 3 aspek krusial dalam pembentukan undang-undang dan pentingnya asas legalitas dalam hukum pidana. Simak analisis mengapa ketentuan dalam UU 28/1999 tentang KKN dinilai multitafsir dan berpotens...
Opini • 07 Oct 2025
Kesetaraan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual:  Perspektif Gender dan Tantangan Stigma
www.literasihukum.com/kesetaraan-perlindungan-hukum-bagi-korban-kekerasan-seksual-perspektif-gender-dan-tantangan-stigma
KUHP Nasional kini mengakui laki-laki sebagai korban perkosaan, mendobrak stigma maskulinitas. Kesetaraan hukum ini butuh dukungan sosial agar semua korban berani melapor.
Opini • 29 Dec 2025
Terkepung Regulasi: Otonomi Desa Semu di Bawah Intervensi Negara
www.literasihukum.com/otonomi-desa-semu-di-bawah-intervensi-negara
Otonomi desa tertekan oleh regulasi berlebihan, intervensi birokrasi, dan pengawasan ketat yang memicu kriminalisasi administratif.
Opini • 24 Dec 2025
Mahfud MD: Jabatan Sipil Polri Wajib Diatur UU, Bukan Perpol
www.literasihukum.com/mahfud-md-jabatan-sipil-polri-wajib-diatur-uu
Mahfud MD tegaskan penempatan anggota Polri di jabatan sipil wajib diatur Undang-Undang, bukan Perpol, demi menjaga hierarki dan kepastian hukum.
Opini • 21 Dec 2025
GBHN dan Ketegangan Laten: Stabilitas Pembangunan dan Demokrasi
www.literasihukum.com/gbhn-dan-ketegangan-laten-stabilitas-pembangunan-dan-demokrasi-1766265367
Wacana penghidupan kembali GBHN muncul dari kebutuhan akan stabilitas dan kesinambungan pembangunan nasional di tengah pergantian kepemimpinan yang demokratis.
Opini • 15 Dec 2025
Peringatan dari Sumatera: Masa Depan Kalimantan di Tengah Laju Deforestasi
www.literasihukum.com/peringatan-dari-sumatera-masa-depan-kalimantan-di-tengah-laju-deforestasi
Angka-angka yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 10 Desember 2025 bukan sekadar statistik, melainkan lonceng kematian yang berbunyi nyaring dari arah barat Indonesia.
Opini • 08 Dec 2025
Mengenal Citizen Lawsuit: Pengertian, Dasar Hukum & Contoh Kasus
www.literasihukum.com/mengenal-citizen-lawsuit-indonesia
Pada umumnya, kita hanya mengenal dua jenis gugatan dalam hukum acara perdata di Indonesia, yaitu Gugatan Wanprestasi (Ingkar Janji) dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Keduanya sama-sama diajukan melalui Pengadilan Negeri.
Opini • 13 Nov 2025
Sorak Merdeka di Bawah Langit Jayapura
www.literasihukum.com/kasus-makar-luther-wrait-protes-otsus-gagal-papua
Analisis kritis kasus Luther Wrait menyoroti ketegangan antara kebebasan berekspresi dan penerapan pasal makar dalam konteks Papua.
Opini • 25 Dec 2025
Menakar Sisi Hukum dalam Kesepakatan Cerai Ridwan Kamil dan Atalia
www.literasihukum.com/mediasi-cerai-ridwan-kamil-atalia-praratya
Perceraian tidak bisa dengan sepakat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perceraian harus di persidangan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.