Menampilkan 21–30 dari 40 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 28 Oct 2025
Asas Retroaktif Kasus Bom Bali: Melanggar UUD 1945 Demi Keadilan?
www.literasihukum.com/asas-retroaktif-kasus-bom-bali-uu-terorisme
Polemik penerapan hukum dalam kasus Bom Bali 2002 menjadi salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah hukum pidana Indonesia. Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana...
Opini
• 08 Oct 2025
Menyoal Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
www.literasihukum.com/menyoal-undang-undang-nomor-28-tahun-1999-tentang-penyelenggara-negara-yang-bersih-dan-bebas-dari-korupsi-kolusi-dan-nepotisme
Pahami 3 aspek krusial dalam pembentukan undang-undang dan pentingnya asas legalitas dalam hukum pidana. Simak analisis mengapa ketentuan dalam UU 28/1999 tentang KKN dinilai multitafsir dan berpotens...
Opini
• 07 Oct 2025
Kesetaraan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Gender dan Tantangan Stigma
www.literasihukum.com/kesetaraan-perlindungan-hukum-bagi-korban-kekerasan-seksual-perspektif-gender-dan-tantangan-stigma
KUHP Nasional kini mengakui laki-laki sebagai korban perkosaan, mendobrak stigma maskulinitas. Kesetaraan hukum ini butuh dukungan sosial agar semua korban berani melapor.
Opini
• 29 Dec 2025
Terkepung Regulasi: Otonomi Desa Semu di Bawah Intervensi Negara
www.literasihukum.com/otonomi-desa-semu-di-bawah-intervensi-negara
Otonomi desa tertekan oleh regulasi berlebihan, intervensi birokrasi, dan pengawasan ketat yang memicu kriminalisasi administratif.
Opini
• 24 Dec 2025
Mahfud MD: Jabatan Sipil Polri Wajib Diatur UU, Bukan Perpol
www.literasihukum.com/mahfud-md-jabatan-sipil-polri-wajib-diatur-uu
Mahfud MD tegaskan penempatan anggota Polri di jabatan sipil wajib diatur Undang-Undang, bukan Perpol, demi menjaga hierarki dan kepastian hukum.
Opini
• 21 Dec 2025
GBHN dan Ketegangan Laten: Stabilitas Pembangunan dan Demokrasi
www.literasihukum.com/gbhn-dan-ketegangan-laten-stabilitas-pembangunan-dan-demokrasi-1766265367
Wacana penghidupan kembali GBHN muncul dari kebutuhan akan stabilitas dan kesinambungan pembangunan nasional di tengah pergantian kepemimpinan yang demokratis.
Opini
• 15 Dec 2025
Peringatan dari Sumatera: Masa Depan Kalimantan di Tengah Laju Deforestasi
www.literasihukum.com/peringatan-dari-sumatera-masa-depan-kalimantan-di-tengah-laju-deforestasi
Angka-angka yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 10 Desember 2025 bukan sekadar statistik, melainkan lonceng kematian yang berbunyi nyaring dari arah barat Indonesia.
Opini
• 08 Dec 2025
Mengenal Citizen Lawsuit: Pengertian, Dasar Hukum & Contoh Kasus
www.literasihukum.com/mengenal-citizen-lawsuit-indonesia
Pada umumnya, kita hanya mengenal dua jenis gugatan dalam hukum acara perdata di Indonesia, yaitu Gugatan Wanprestasi (Ingkar Janji) dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Keduanya sama-sama diajukan melalui Pengadilan Negeri.
Opini
• 13 Nov 2025
Sorak Merdeka di Bawah Langit Jayapura
www.literasihukum.com/kasus-makar-luther-wrait-protes-otsus-gagal-papua
Analisis kritis kasus Luther Wrait menyoroti ketegangan antara kebebasan berekspresi dan penerapan pasal makar dalam konteks Papua.
Opini
• 25 Dec 2025
Menakar Sisi Hukum dalam Kesepakatan Cerai Ridwan Kamil dan Atalia
www.literasihukum.com/mediasi-cerai-ridwan-kamil-atalia-praratya
Perceraian tidak bisa dengan sepakat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perceraian harus di persidangan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975