Menampilkan 11–20 dari 153 hasil
· ~62ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Materi Hukum
• 21 Mar 2024
Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia
www.literasihukum.com/perbedaan-wanprestasi-perbuatan-melawan-hukum
…Indonesia. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam kontrak, s...
Opini
• 10 Feb 2024
Batasan Penipuan Dan Wanprestasi
www.literasihukum.com/batasan-penipuan-dan-wanprestasi
Artikel ini membahas mengenai titik pembeda antara tindak pidana penipuan dan wanprestasi yang disertai contoh putusan.
Materi Hukum
• 21 Jun 2025
Gagasan An-Na’im : Basis untuk Politik Hukum Inklusif dan Pluralistik
www.literasihukum.com/gagasan-an-naim-basis-untuk-politik-hukum-inklusif-dan-pluralistik
…an Abdullah An-Na’im menawarkan pendekatan politik hukum yang inklusif dengan menempatkan syariah sebagai sumber etika moral, bukan hukum negara
Kamus Hukum
Sukuk
www.literasihukum.com/kamus-hukum/1067/sukuk
Sukuk Surat berharga syariah yang mewakili kepemilikan atas aset/proyek dengan prinsip syariah. Contoh: Dalam pembiayaan, sukuk menjadi dokumen/konsep penting untuk mengelola risiko. Perbankan & Keuangan Rujukan umum: perbankan, pembiayaan,…
Peraturan
Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 21 · Tahun 2024
• 20 Nov 2024
Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah
www.literasihukum.com/peraturan/14443/pengelolaan-bank-perekonomian-rakyat-milik-pemerintah-daerah-dan-bank-perekonomian-rakyat-syariah-milik-pemerintah-daerah
…Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah
Peraturan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan · No. 21 · Tahun 2025
• 12 Sep 2025
Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit Bagi Bank Umum Syariah
www.literasihukum.com/peraturan/9553/kewajiban-pemenuhan-rasio-pengungkit-bagi-bank-umum-syariah
…Keuangan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit Bagi Bank Umum Syariah
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 1 · Tahun 2025
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bengkulu
www.literasihukum.com/peraturan/1438/perubahan-atas-peraturan-daerah-kota-bengkulu-nomor-09-tahun-2017-tentang-pendirian-bank-pembiayaan-rakyat-syariah-kota-bengkulu
…raturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bengkulu
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 138 · Tahun 2023
Tata Cara Pengelolaan Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
www.literasihukum.com/peraturan/16460/tata-cara-pengelolaan-pembiayaan-proyek-melalui-penerbitan-surat-berharga-syariah-negara
…un 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
Opini
• 01 Jan 2025
Potret Konsepsi Hak Asasi Manusia Perspektif Kontrak Sosial
www.literasihukum.com/potret-konsepsi-hak-asasi-manusia-perspektif-kontrak-sosial
Membedah konsep Hak Asasi Manusia (HAM) melalui perspektif Teori Kontrak Sosial. Artikel ini mengeksplorasi kritik terhadap paradigma tanggung jawab negara dan implikasinya terhadap keadilan sosial.
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 78/PMK.010/2005 · Tahun 2005
• 06 Sep 2005
Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi Berdasarkan Kontrak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi
www.literasihukum.com/peraturan/15475/pembebasan-bea-masuk-atas-impor-barang-untuk-kegiatan-pengusahaan-panas-bumi-berdasarkan-kontrak-sebelum-berlakunya-undang-undang-nomor-27-tahun-2003-tentang-panas-bumi
…Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi Berdasarkan Kontrak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi
Pasang Iklan