Menampilkan 11–20 dari 200 hasil
· ~154ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional · No. 5 · Tahun 2024
Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
www.literasihukum.com/peraturan/15067/keprotokolan-di-lingkungan-kementerian-perencanaan-pembangunan-nasionalbadan-perencanaan-pembangunan-nasional
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasiona…
Peraturan
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional · No. 7 · Tahun 2024
Manajemen Pengetahuan Di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ badan Perencanaan Pembangunan Nasional
www.literasihukum.com/peraturan/14777/manajemen-pengetahuan-di-lingkungan-kementerian-perencanaan-pembangunan-nasional-badan-perencanaan-pembangunan-nasional
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2024 tentang Manajemen Pengetahuan Di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ badan Perencanaan Pembangun…
Peraturan
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional · No. 10 · Tahun 2024
Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
www.literasihukum.com/peraturan/10765/pengelolaan-barang-milik-negara-di-lingkungan-kementerian-perencanaan-pembangunan-nasionalbadan-perencanaan-pembangunan-nasional
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan…
Peraturan
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional · No. 8 · Tahun 2025
Rencana Staretgis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2025-2029
www.literasihukum.com/peraturan/5798/rencana-staretgis-kementerian-perencanaan-pembangunan-nasional-badan-perencanaan-pembangunan-nasional-2025-2029
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Staretgis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2025-2…
Berita
• 06 Mar 2026
Revisi UU Pemilu Belum Dibahas, Ini Risiko Besar Menjelang Pemilu 2029
www.literasihukum.com/revisi-uu-pemilu-belum-dibahas-risiko-menjelang-pemilu-2029
Koalisi masyarakat sipil mendesak DPR segera membahas revisi UU Pemilu. Pembahasan yang terlambat dinilai berisiko mengganggu kesiapan Pemilu 2029 dan mempersempit partisipasi publik.
Opini
• 02 Apr 2024
Pedang Tumpul Itu Bernama Bawaslu
www.literasihukum.com/pedang-tumpul-itu-bernama-bawaslu
…elaskan pentingnya penguatan regulasi dan kewenangan Bawaslu untuk efektivitas pengawasan pemilu, mencerminkan kebutuhan mendesak akan reformasi dalam pengawasan pemilu demi menjaga in...
Opini
• 30 May 2023
2 Sistem Pemilu Proporsional: Terbuka vs Tertutup
www.literasihukum.com/sistem-pemilu-proporsional
Literasi Hukum - Pertimbangan mendalam tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dan Tertutup di Indonesia. Analisis kelebihan, kekurangan, dan peran Mahkamah Konstitusi dalam judicial review. Baca a...
Opini
• 29 Jan 2024
Presiden Berpihak dalam Kampanye melalui Celah Aturan Pemilu
www.literasihukum.com/presiden-berpihak-celah-aturan-pemilu
Artikel ini membahas celah aturan dalam UU Pemilu yang memungkinkan presiden berpihak dalam kampanye pemilu.
Opini
• 04 Jan 2026
2026 Tahun Penentuan Demokrasi Elektoral Indonesia
www.literasihukum.com/hukum-pemilu-pilkada
Tahun 2026 krusial bagi revisi UU Pemilu & Pilkada pasca Putusan MK. Regulasi harus tuntas demi menjaga legitimasi demokrasi jelang Pemilu 2029.
Peraturan
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional · No. 7 · Tahun 2025
Pedoman Berbagipakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional
www.literasihukum.com/peraturan/13547/pedoman-berbagipakai-data-tunggal-sosial-dan-ekonomi-nasional
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagipakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional
Pasang Iklan