Opini • 17 May 2024

Kejaksaan Republik Indonesia: Peran, Tantangan, dan Masa Depan

www.literasihukum.com/peran-tantangan-kejaksaan-republik-indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia: Peran, tantangan, dan strategi memperkuat integritas dan profesionalisme dalam penegakan hukum.

Kamus Hukum

Kejaksaan

www.literasihukum.com/kamus-hukum/1670/kejaksaan

Kejaksaan Kejaksaan adalah konsep/istilah administrasi atau ketatanegaraan terkait kejaksaan. Kategori: Hukum Tata Negara Contoh: Pemohon menggugat kejaksaan melalui mekanisme yang tersedia. Sumber: UUD 1945 Rujukan: Undang-Undang Dasar Neg…

Opini • 07 Apr 2024

Peran Perhumpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Untuk Kepastian Hukum di Lingkungan Rumah Susun

www.literasihukum.com/peran-pppsrs-untuk-kepastian-hukum

Artikel ini akan membahas mengenai kepastian dari Perhumpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) dalam membantu penghuni rumah susun

Opini • 27 May 2025

Politisasi Militer: Kolaborasi TNI dan Kejaksaan

www.literasihukum.com/politisasi-militer-kolaborasi-tni-dan-kejaksaan

Artikel ini membahas tentang kolaborasi baru antara TNI dan Kejaksaan perihal pengamanan aset dan gedung Kejaksaan yang menjadi kontroversial.

Peraturan Peraturan Jaksa Agung · No. PER-038/A/JA/09/2011 · Tahun 2011 • 23 Sep 2011

Pengelolaan Perpustakaan Hukum dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

www.literasihukum.com/peraturan/15167/pengelolaan-perpustakaan-hukum-dan-dokumentasi-peraturan-perundang-undangan-di-lingkungan-kejaksaan-republik-indonesia

…Pengelolaan Perpustakaan Hukum dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia · No. 19 · Tahun 2020 • 09 Sep 2020

Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

www.literasihukum.com/peraturan/15200/penyelesaian-uang-pengganti-yang-diputus-pengadilan-berdasarkan-undang-undang-nomor-3-tahun-1971-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Materi Hukum • 29 Feb 2024

Daerah Istimewa: Pengakuan Negara atas Satuan Pemerintahan Daerah Istimewa

www.literasihukum.com/pengakuan-negara-pemerintahan-daerah-istimewa

Artikel ini membahas mengenai bagaimana negara memberikan pengakuan atas satuan pemerintah daerah istimewa di Indonesia.

Kamus Hukum

Tugas pembantuan

www.literasihukum.com/kamus-hukum/892/tugas-pembantuan

Tugas pembantuan Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah atau desa untuk melaksanakan tugas tertentu disertai pembiayaan, sarana, dan SDM. Contoh: Materi Tugas pembantuan sering menjadi objek kajian dalam hukum tata negara. Hukum Tata…

Opini • 27 Mar 2023

Eksistensi Prinsip Dominus Litis yang Dimiliki oleh Kejaksaan Republik Indonesia

www.literasihukum.com/eksistensi-prinsip-dominus-litis

…minus Litis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Prinsip ini menunjukkan kedudukan Kejaksaan sebagai pengendali perkar...

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 15 · Tahun 1961 • 30 Jun 1961

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia

www.literasihukum.com/peraturan/16735/ketentuan-ketentuan-pokok-kejaksaan-republik-indonesia

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia