Opini • 27 May 2024

Sistem Noken di Papua: Harmoni Tradisi dan Prinsip Demokrasi Modern

www.literasihukum.com/sistem-noken-di-papua-tradisi-dan-demokrasi

Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang Sistem Noken, termasuk kelebihan, kelemahan, dan implikasinya dalam konteks demokrasi modern.

Opini • 26 Jan 2024

4 Alasan Presiden Tidak Boleh Berkampanye untuk Orang Lain

www.literasihukum.com/presiden-tidak-boleh-berkampanye

Presiden tidak boleh berkampanye untuk orang lain. Pada tanggal 24 Januari 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pernyataan bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak. Pernyataan ini meni...

Opini • 29 Jan 2024

Presiden Berpihak dalam Kampanye melalui Celah Aturan Pemilu

www.literasihukum.com/presiden-berpihak-celah-aturan-pemilu

Artikel ini membahas celah aturan dalam UU Pemilu yang memungkinkan presiden berpihak dalam kampanye pemilu.

Opini • 14 Jul 2024

KUHP Baru dan Pasal Penghinaan Presiden: Antara Melindungi Martabat dan Membungkam Kritik?

www.literasihukum.com/kuhp-baru-dan-pasal-penghinaan-presiden

Artikel ini berisi dua sudut pandang pasca disahkannya pasal penghinaan presiden dan wakil presiden pada KUHP 2023.

Opini • 11 Feb 2026

Akal-Akalan Pilkada (Tidak) Langsung : Demokrasi Diujung Tanduk

www.literasihukum.com/akal-akalan-pilkada-tidak-langsung-demokrasi-diujung-tanduk

Wacana pergantian mekanisme pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi tidak langsung lewat DPRD sudah berlangsung sejak lama.

Opini • 11 Feb 2024

Film Dokumenter Dirty Vote: Membongkar Manuver Kotor Presiden Jokowi di Pemilu 2024

www.literasihukum.com/dirty-vote-manuver-kotor-presiden-jokowi

Literasi Hukum - Kontestasi pemilihan umum di tahun 2024 kali ini terasa sangat berbeda. Manuver kotor Presiden Jokowi dalam memenangkan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka pada kontestasi pemiliha...

Opini • 17 Feb 2025

Risiko Cacat Hukum dalam Pelantikan Kepala Daerah Sebelum Sengketa Pilkada Usai di Mahkamah Konstitusi

www.literasihukum.com/risiko-cacat-hukum-dalam-pelantikan-kepala-daerah-sebelum-sengketa-pilkada-usai-di-mahkamah-konstitusi

Pelantikan kepala daerah sebelum sengketa Pilkada selesai di MK berisiko cacat hukum. Keputusan harus sesuai Putusan MK untuk menjaga legitimasi.

Opini • 18 Oct 2023

Dissenting Opinion Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Syarat Minimum Usia Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden

www.literasihukum.com/dissenting-opinion-putusan-mahkamah-konstitusi

Literasi Hukum - Artikel ini membahas Dissenting Opinion Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, dan Suhartoyo, terkait dengan putusan Mahkamah K...

Opini • 24 May 2024

Masifnya Presiden Jokowi di Masa Lame Duck Dalam Memenuhi Politik Balas Budi

www.literasihukum.com/masifnya-presiden-jokowi-di-masa-lame-duck

Artikel opini berisikan kegiatan politik presiden di masa lame duck. Besar dugaan penulis bahwa kegaitan tersebut ditujukan untuk politik balas budi.

Opini • 16 Sep 2024

Telaah Posisi Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah

www.literasihukum.com/posisi-mk-dalam-sengketa-pilkada

Artikel ini akan menelaah manuver dan posisi MK dalam posisinya sebagai guardian of democracy terutama pada putusan yang memengaruhi rezim pemilu