Menampilkan 1–10 dari 171 hasil
· ~225ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Menteri Kesehatan · No. 21 · Tahun 2021
• 12 Jul 2026
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual
www.literasihukum.com/peraturan/14784/penyelenggaraan-pelayanan-kesehatan-masa-sebelum-hamil-masa-hamil-persalinan-dan-masa-sesudah-melahirkan-pelayanan-kontrasepsi-dan-pelayanan-kesehatan-seksual
…raturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual
Berita
• 07 Feb 2026
Jimly Kritik Proses Hakim MK Di DPR, Soroti Potensi Ganggu Independensi
www.literasihukum.com/jimly-kritik-proses-hakim-mk-di-dpr-soroti-potensi-ganggu-independensi
…ekanisme DPR dalam pengisian hakim MK. Soroti potensi gangguan independensi kehakiman dan masalah etik.
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 5 · Tahun 2011
• 17 Nov 2011
Perpanjangan Masa DIspensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Rangka Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
www.literasihukum.com/peraturan/14383/perpanjangan-masa-dispensasi-pelayanan-pencatatan-kelahiran-dalam-rangka-masa-transisi-berlakunya-undang-undang-nomor-23-tahun-2006-tentang-administrasi-kependudukan
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perpanjangan Masa DIspensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Rangka Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Opini
• 25 Mar 2024
Politik Dagang Sapi: Ketika Pemilu 2024 Kehilangan Makna
www.literasihukum.com/politik-dagang-sapi-ketika-pemilu
Artikel ini membahas fenomena politik dagang sapi dalam konteks pemilu, di mana kekuasaan dianggap sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan untuk keuntungan politik.
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 98 · Tahun 2005
Pembatalan Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa dalam Masa Transisi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
www.literasihukum.com/peraturan/14339/pembatalan-peraturan-bupati-kudus-nomor-20-tahun-2005-tentang-pengaturan-masa-jabatan-kepala-desa-dan-badan-perwakilan-desa-dalam-masa-transisi-pelaksanaan-undang-undang-nomor-32-tahun-2004-tentang-pemerintah-daerah
…hun 2005 tentang Pembatalan Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa dalam Masa Transisi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 4 · Tahun 2010
Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
www.literasihukum.com/peraturan/14381/perpanjangan-masa-dispensasi-pelayanan-pencatatan-kelahiran-dalam-masa-transisi-berlakunya-undang-undang-nomor-23-tahun-2006-tentang-administrasi-kependudukan
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 8 · Tahun 2011
Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
www.literasihukum.com/peraturan/17083/perpanjangan-masa-dispensasi-pelayanan-pencatatan-kelahiran-dalam-masa-transisi-berlakunya-undang-undang-nomor-23-tahun-2006-tentang-administrasi-kependudukan
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
Kamus Hukum
Uang penghargaan masa kerja
www.literasihukum.com/kamus-hukum/947/uang-penghargaan-masa-kerja
Uang penghargaan masa kerja Kompensasi berdasarkan masa kerja yang dibayarkan dalam kondisi tertentu pada saat berakhirnya hubungan kerja. Contoh: Perusahaan wajib mematuhi ketentuan Uang penghargaan masa kerja sesuai aturan ketenagakerjaan…
Opini
• 08 Mar 2024
Menakar Akar Korupsi Partai Politik dalam Sistem Hukum Indonesia
www.literasihukum.com/korupsi-massive-di-partai-politik
Analisis akar korupsi di partai politik Indonesia dan urgensi adopsi Pasal 18 UNCAC untuk menutup celah hukum perdagangan pengaruh.
Opini
• 06 Jan 2026
Pseudo-Netralitas: Fiksi Hukum dan Kooptasi Politik Birokrasi
www.literasihukum.com/pseudo-netralitas-fiksi-hukum-kooptasi-politik-birokrasi
Analisis pseudo-netralitas ASN: membongkar fiksi hukum yang menutupi kooptasi politik birokrasi. Kritik tajam atas desain hukum kepegawaian negara.
Pasang Iklan