Menampilkan 1–10 dari 110 hasil
· ~46ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Kamus Hukum
Hak Atas Kebebasan Beragama
www.literasihukum.com/kamus-hukum/1446/hak-atas-kebebasan-beragama
Hak Atas Kebebasan Beragama Hak Atas Kebebasan Beragama adalah kewenangan subjek hukum terkait hak atas kebebasan beragama. Kategori: Hak Asasi Manusia Contoh: Pemegang hak atas kebebasan beragama dapat menuntut perlindungan hukum atas hakn…
Kamus Hukum
Hak Atas Kebebasan Bergerak
www.literasihukum.com/kamus-hukum/1447/hak-atas-kebebasan-bergerak
Hak Atas Kebebasan Bergerak Hak Atas Kebebasan Bergerak adalah kewenangan subjek hukum terkait hak atas kebebasan bergerak. Kategori: Hak Asasi Manusia Contoh: Pemegang hak atas kebebasan bergerak dapat menuntut perlindungan hukum atas hakn…
Opini
• 15 Mar 2026
Ketika Kritik dan Pembelaan Sama-Sama Diklaim Demokratis
www.literasihukum.com/ketika-kritik-dan-pembelaan-sama-sama-diklaim-demokratis
Beberapa tahun terakhir, ruang publik dipenuhi perdebatan yang semakin keras antara pengkritik pemerintah dan para pembelanya.
Kamus Hukum
Asas kebebasan berkontrak
www.literasihukum.com/kamus-hukum/22/asas-kebebasan-berkontrak
Asas kebebasan berkontrak Prinsip dalam hukum yang menuntut penegakan prinsip kebebasan berkontrak dalam praktik hukum. Kategori: Asas & Doktrin Contoh: Hakim menimbang asas kebebasan berkontrak dalam memutus perkara. Sumber: Doktrin Rujuka…
Kamus Hukum
Prinsip Kebebasan Berusaha
www.literasihukum.com/kamus-hukum/656/prinsip-kebebasan-berusaha
Prinsip Kebebasan Berusaha Asas/prinsip yang menuntut penerapan nilai “kebebasan berusaha” sebagai pedoman dalam pembentukan dan penerapan hukum. Contoh: Putusan yang baik harus memperhatikan prinsip kebebasan berusaha dalam menilai fakta d…
Opini
• 11 Jun 2025
Scroll Aman, Bicara Bebas: Hari Media Sosial 2025 dan Tuntutan Regulasi Bijak
www.literasihukum.com/scroll-aman-bicara-bebas-hari-media-sosial-2025-dan-tuntutan-regulasi-bijak
Refleksi Hari Media Sosial 2025: urgensi regulasi bijak UU ITE & UU PDP demi hak digital, kebebasan, dan keamanan warga.
Opini
• 28 May 2025
Demokrasi Pancasila di Persimpangan: Idealita, Realita, dan Masa Depan Indonesia
www.literasihukum.com/demokrasi-pancasila-di-persimpangan
Apakah Indonesia benar-benar demokrasi Pancasila? Telusuri fakta, kritik, dan solusi atas kondisi demokrasi Indonesia saat ini.
Berita
• 21 Mar 2024
MK Hapus Pasal Penyebaran Berita Bohong, Ancaman Kebebasan Berpendapat Teratasi?
www.literasihukum.com/mk-hapus-pasal-penyebaran-berita-bohong
MK Hapus Pasal Penyebaran Berita Bohong yang memicu kerusuhan dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Alasan pembatalan ini adalah pasal tersebut dianggap multitafsir dan berpotens...
Opini
• 03 Dec 2025
Menakar Penerapan Pasal Makar dalam Kasus Hermawan Susanto
www.literasihukum.com/kasus-hermawan-susanto-makar
Analisis kritis kasus Hermawan Susanto: implikasi pasal makar KUHP terhadap kebebasan berekspresi dan batasan ujaran kebencian di Indonesia.
Opini
• 26 Oct 2024
Telaah Normatif Bentrokan Hak Asasi Manusia dengan Netralitas ASN dalam Kebebasan Hak Berbicara
www.literasihukum.com/bentrokan-ham-dengan-netralitas-asn
Sebagai penyelenggara negara, ASN dibatasi haknya terutama hak bersuara demi terjaganya netralitas. Namun, bagaimana harmonisasinya dengan HAM?
Pasang Iklan