Menampilkan 1–10 dari 200 hasil
· ~93ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Materi Hukum
• 09 Feb 2024
Bisakah Putusan DKPP Batalkan Penetapan Cawapres? Ini Penjelasannya!
www.literasihukum.com/putusan-dkpp-batalkan-penetapan-cawapres
Artikel ini mengulas fungsi, wewenang, serta implikasi putusan DKPP dalam konteks kasus konkret, termasuk penegakan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mempengaruhi tahapan pemilu presiden dan wakil pr...
Berita
• 05 Feb 2024
DKPP Sanksi Ketua KPU Terkait Pendaftaran Gibran Rakabuming Raka
www.literasihukum.com/dkpp-sanksi-ketua-kpu-terkait-pendaftaran-gibran
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengumumkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, pada Senin (5/2/2024).
Opini
• 02 Apr 2024
Pedang Tumpul Itu Bernama Bawaslu
www.literasihukum.com/pedang-tumpul-itu-bernama-bawaslu
Artikel ini menjelaskan pentingnya penguatan regulasi dan kewenangan Bawaslu untuk efektivitas pengawasan pemilu, mencerminkan kebutuhan mendesak akan reformasi dalam pengawasan pemilu demi menjaga in...
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 33 · Tahun 2025
• 15 Sep 2025
Pencabutan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Dan Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan
www.literasihukum.com/peraturan/8860/pencabutan-atas-peraturan-gubernur-daerah-istimewa-yogyakarta-nomor-41-tahun-2022-tentang-pendelegasian-wewenang-penerapan-sanksi-administratif-terhadap-pelanggaran-perizinan-berusaha-dan-persetujuan-pemerintah-terkait-persetujuan-lingkungan
…r Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Dan Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 16 · Tahun 1958
• 16 Apr 1958
Pengubahan dan Penambahan Undang-Undang No. 2 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 9 Tahun 1954) Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
www.literasihukum.com/peraturan/16661/pengubahan-dan-penambahan-undang-undang-no-2-tahun-1954-lembaran-negara-no-9-tahun-1954-tentang-kedudukan-keuangan-ketua-wakil-ketua-dan-anggota-dewan-perwakilan-rakyat
…ang-Undang No. 2 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 9 Tahun 1954) Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 7 · Tahun 1981
• 03 Jun 1981
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
www.literasihukum.com/peraturan/1995/kedudukan-keuangan-ketua-wakil-ketua-dan-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-bantaeng
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 1981 tentang KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 12 · Tahun 1990
• 18 Jun 1990
Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah
www.literasihukum.com/peraturan/12792/kedudukan-keuangan-ketua-wakil-ketua-dan-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-propinsi-daerah-tingkat-1-jawa-tengah
…aturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 9 · Tahun 1993
• 06 Nov 1993
KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
www.literasihukum.com/peraturan/250/kedudukan-protokoler-ketua-wakil-ketua-dan-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-maros
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 1993 tentang KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
Berita
• 22 Sep 2025
Penggugat Gibran Keberatan: KPU Ubah Data Pendidikan, PN Jakpus Gelar Mediasi
www.literasihukum.com/penggugat-gibran-keberatan-kpu-ubah-data
Penggugat protes KPU ubah data pendidikan Gibran. PN Jakpus jalankan mediasi; gugatan minta tanggung renteng Rp125 triliun.
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 16 · Tahun 2025
• 19 Jun 2026
Pemberian Insentif Bagi Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga pada Kelurahan di Kabupaten Katingan
www.literasihukum.com/peraturan/8394/pemberian-insentif-bagi-ketua-rukun-warga-dan-ketua-rukun-tetangga-pada-kelurahan-di-kabupaten-katingan
…an Bupati (Perbup) Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif Bagi Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga pada Kelurahan di Kabupaten Katingan
Pasang Iklan