Menampilkan 41–50 dari 200 hasil
· ~2ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia · No. 2 · Tahun 2023
• 05 Jul 2026
Penyesuaian Lulusan Program Pendidikan Strata Dua dan Strata Tiga Kedinasan Dengan Lulusan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Dan Sekolah Staf Dan Pimpinan Tinggi Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
www.literasihukum.com/peraturan/10686/penyesuaian-lulusan-program-pendidikan-strata-dua-dan-strata-tiga-kedinasan-dengan-lulusan-sekolah-staf-dan-pimpinan-menengah-dan-sekolah-staf-dan-pimpinan-tinggi-di-lingkungan-kepolisian-negara-republik-indonesia
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Lulusan Program Pendidikan Strata Dua dan Strata Tiga Kedinasan Dengan Lulusan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Dan Sekolah Staf Dan Pimpinan Tin…
Peraturan
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia · No. 2 · Tahun 2025
• 31 Jul 2026
Manajemen Talenta Kepolisian Negara Republik Indonesia
www.literasihukum.com/peraturan/6127/manajemen-talenta-kepolisian-negara-republik-indonesia
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Talenta Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi · No. 6 · Tahun 2024
• 18 Jul 2026
Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara
www.literasihukum.com/peraturan/16060/pengadaan-pegawai-aparatur-sipil-negara
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara
Opini
• 14 Dec 2024
Rekonstruksi Konstitusi, Antara Fakta Historis dan Cita-cita
www.literasihukum.com/rekonstruksi-konstitusi-antara-fakta-historis-dan-cita-cita
Tulisan ini akan menjelaskan konsep konstitusi dengan teori-teori relevan yang tidak sesuai dengan fakta historis UUD 1945 yang disimpangi.
Peraturan
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia · No. 7 · Tahun 2025
Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor
www.literasihukum.com/peraturan/6242/perubahan-atas-peraturan-kepolisian-negara-republik-indonesia-nomor-2-tahun-2021-tentang-susunan-organisasi-dan-tata-kerja-pada-tingkat-kepolisian-resor-dan-kepolisian-sektor
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisia…
Peraturan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara · No. 5 · Tahun 2025
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025-2029
www.literasihukum.com/peraturan/5171/rencana-strategis-badan-kepegawaian-negara-tahun-2025-2029
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025-2029
Opini
• 11 Sep 2025
Kontrak Sosial yang Terkhianati: Saat Daulat Rakyat Sekadar Ilusi
www.literasihukum.com/kontrak-sosial-yang-terkhianati-saat-daulat-rakyat-sekadar-ilusi
Artikel ini membahas tentang potret kejadian aksi massa dan kericuhan yang timbul kepada DPR, serta refleksi atas kejadian tersebut.
Materi Hukum
• 20 Feb 2024
Membedah Suksesi Negara: Konsep, Doktrin, dan Implikasinya dalam Hukum Internasional
www.literasihukum.com/suksesi-negara-dalam-hukum-internasional
Pendahuluan Literasi Hukum - Dalam dinamika geopolitik global, perubahan kedaulatan atas suatu wilayah adalah fenomena yang tak terhindarkan. Disolusi negara besar seperti Uni Soviet dan Yugoslavia,...
Materi Hukum
• 23 Mar 2024
Sejarah dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Menjaga Konstitusi Indonesia
www.literasihukum.com/sejarah-dan-kewenangan-mahkamah-konstitusi
…kewajiban Mahkamah Konstitusi dan bagaimana lembaga ini berkontribusi dalam sistem ketatanegaraan...
Opini
• 29 Dec 2025
Pilkada Langsung vs DPRD: Menakar Kualitas Demokrasi Lokal
www.literasihukum.com/pilkada-langsung-vs-dprd-demokrasi-lokal
Mengkaji pilkada langsung dan melalui DPRD dari perspektif kedaulatan rakyat, beban fiskal negara, dan kualitas demokrasi lokal.
Pasang Iklan