Menampilkan 41–50 dari 200 hasil
· ~5ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Materi Hukum
• 31 May 2024
Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019
www.literasihukum.com/eksekusi-objek-jaminan-fidusia-pasca-putusan-mk
Artikel ini membahas fidusia sebagai jaminan benda bergerak, dasar hukum, pendaftaran, eksekusi, serta implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
Berita
• 06 May 2024
Dugaan Pelanggaran dan Pencurian Suara di Intan Jaya Dibantah KPU, Bawaslu, dan PAN dalam Sidang MK
www.literasihukum.com/sidang-mk-intan-jaya-dugaan-pelanggaran
Sidang MK membahas kasus pencurian suara di Intan Jaya dengan jawaban KPU, Bawaslu, dan PAN yang menyangkal pelanggaran.
Peraturan
Peraturan Presiden (Perpres) · No. 124 · Tahun 2024
Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional
www.literasihukum.com/peraturan/15193/hak-keuangan-dan-fasilitas-bagi-ketua-dan-anggota-dewan-jaminan-sosial-nasional
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 124 Tahun 2024 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 7 · Tahun 2012
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN KETUA RT TAHUN ANGGARAN 2012
www.literasihukum.com/peraturan/1228/kedudukan-keuangan-kepala-desa-perangkat-desa-dan-ketua-rt-tahun-anggaran-2012
…paten Maros Nomor 7 Tahun 2012 tentang KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN KETUA RT TAHUN ANGGARAN 2012
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 10 · Tahun 1953
Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
www.literasihukum.com/peraturan/17403/kedudukan-keuangan-ketua-dan-anggauta-dewan-perwakilan-rakyat-republik-indonesia
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1953 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Peraturan
Keputusan Presiden (Keppres) · No. 66 · Tahun 1961
Memberhentikan Dengan Hormat Mr. Sugiharto Sebagai Anggota Merangkap Ketua Panitia Parancang Undang-Undang Perbendaraan Baru
www.literasihukum.com/peraturan/15330/memberhentikan-dengan-hormat-mr-sugiharto-sebagai-anggota-merangkap-ketua-panitia-parancang-undang-undang-perbendaraan-baru
…6 Tahun 1961 tentang Memberhentikan Dengan Hormat Mr. Sugiharto Sebagai Anggota Merangkap Ketua Panitia Parancang Undang-Undang Perbendaraan Baru
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 9 · Tahun 1953
Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun kepada Bekas Ketua dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
www.literasihukum.com/peraturan/17406/pemberian-tunjangan-yang-bersifat-pensiun-kepada-bekas-ketua-dan-bekas-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-republik-indonesia
…ng (UU) Nomor 9 Tahun 1953 tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun kepada Bekas Ketua dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 5 · Tahun 1955
Pengubahan Undang-Undang No. 9 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 36 Tahun 1953 ), tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun kepada Bekas Ketua dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
www.literasihukum.com/peraturan/16790/pengubahan-undang-undang-no-9-tahun-1953-lembaran-negara-no-36-tahun-1953-tentang-pemberian-tunjangan-yang-bersifat-pensiun-kepada-bekas-ketua-dan-bekas-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-republik-indonesia
…egara No. 36 Tahun 1953 ), tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun kepada Bekas Ketua dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Peraturan
Peraturan Menteri Agama · No. 4 · Tahun 2024
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah
www.literasihukum.com/peraturan/16500/perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-agama-nomor-68-tahun-2015-tentang-pengangkatan-dan-pemberhentian-rektorketua-perguruan-tinggi-keagamaan-yang-diselenggarakan-oleh-pemerintah
…Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 9 · Tahun 2025
Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa, dan Insentif Ketua Rukun Tetangga.
www.literasihukum.com/peraturan/14127/perubahan-atas-peraturan-bupati-hulu-sungai-utara-nomor-11-tahun-2024-tentang-besaran-penghasilan-tetap-dan-tunjangan-kepala-desa-dan-perangkat-desa-tunjangan-kedudukan-badan-permusyawaratan-desa-dan-insentif-ketua-rukun-tetangga
…ala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa, dan Insentif Ketua Rukun Tetangga.
Pasang Iklan