Menampilkan 3140 dari 40 hasil · ~16ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini • 30 Sep 2023
Restitusi Gantikan Pidana Penjara? Menelusuri Opsi Kontroversial
www.literasihukum.com/restitusi-diganti-pidana-penjara
…sedur restitusi di Indonesia serta kasus-kasus yang menjadi referensi dalam pengambilan keputusan. Oleh: Elisabeth Simanjuntak, S.H. Kasus Mar...
Opini • 29 Feb 2024
Struktur Peradilan untuk Sengketa Tata Usaha Negara
www.literasihukum.com/peradilan-sengketa-tata-usaha-negara
Pelajari secara praktis mengenai struktur peradilan administrasi untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara.
Opini • 23 Jan 2024
Pemutusan Kontrak Sepihak: Ulasan Yurisprudensi Nomor 4/Pdt/2018
www.literasihukum.com/pemutusan-kontrak-sepihak
Artikel ini berisi tentang Yurisprudensi Nomor 4/Pdt/2018 yang memuat norma pemutusan kontrak sepihak sebagai perbuatan melawan hukum. Selanjutnya akan ditinjau mengenai keabsahan pemutusan kontrak se...
Opini • 10 Feb 2024
Asas Litis Finiri Oportet Dalam Suatu Perkara Perdata
www.literasihukum.com/asas-litis-finiri-oportet-dalam-perkara-perdata
Artikel ini membahas tentang pengertian singkat dari asas litis finiri oportet dan penerapannya dalam suatu perkara perdata.
Opini • 08 Jan 2024
Rangkap Jabatan Wakil Menteri: Larangan MK Terlanjur Dilangar?
www.literasihukum.com/rangkap-jabatan-wakil-menteri
Literasi Hukum - Artikel ini membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang rangkap jabatan bagi Wakil Menteri. Namun, putusan tersebut belum diimplementasikan dengan baik, sehingga masih...
Opini • 21 Feb 2024
Kekerasan terhadap Anak: Analisis Putusan MA RI No. 1288 K/Pid/2023
www.literasihukum.com/kekerasan-terhadap-anak-analisis-putusan-ma
Artikel ini membahas/mengulas secara singkat salah satu perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak.
Opini • 08 Aug 2025
Wamen Rangkap Jabatan, Siapa Peduli ?
www.literasihukum.com/wamen-rangkap-jabatan-siapa-peduli
Artikel ini membahas bahwa MK telah menegaskan pada putusan MK tentang larangan rangkap jabatan bagi Wamen, namun fakta di lapangan berbeda.
Opini • 04 Jan 2026
2026 Tahun Penentuan Demokrasi Elektoral Indonesia
www.literasihukum.com/hukum-pemilu-pilkada
Tahun 2026 krusial bagi revisi UU Pemilu & Pilkada pasca Putusan MK. Regulasi harus tuntas demi menjaga legitimasi demokrasi jelang Pemilu 2029.
Opini • 04 Sep 2024
Advokasi Hakim: Merekonstruksi Jaminan Keamanan Hakim
www.literasihukum.com/advokasi-hakim-merekonstruksi-jaminan-keamanan-hakim
…ikel ini membahas tentang Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH) yang mengancam keamanan seorang hakim.
Opini • 14 Aug 2025
Meluruskan Paradigma Perppu (Kegentingan yang Memaksa) dalam Lensa Hukum Tata Negara Darurat
www.literasihukum.com/meluruskan-paradigma-perppu-kegentingan-yang-memaksa-dalam-lensa-hukum-tata-negara-darurat
Artikel ini membahas upaya meluruskan makna Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.