Menampilkan 31–40 dari 40 hasil
· ~16ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 30 Sep 2023
Restitusi Gantikan Pidana Penjara? Menelusuri Opsi Kontroversial
www.literasihukum.com/restitusi-diganti-pidana-penjara
…sedur restitusi di Indonesia serta kasus-kasus yang menjadi referensi dalam pengambilan keputusan. Oleh: Elisabeth Simanjuntak, S.H. Kasus Mar...
Opini
• 29 Feb 2024
Struktur Peradilan untuk Sengketa Tata Usaha Negara
www.literasihukum.com/peradilan-sengketa-tata-usaha-negara
Pelajari secara praktis mengenai struktur peradilan administrasi untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara.
Opini
• 23 Jan 2024
Pemutusan Kontrak Sepihak: Ulasan Yurisprudensi Nomor 4/Pdt/2018
www.literasihukum.com/pemutusan-kontrak-sepihak
Artikel ini berisi tentang Yurisprudensi Nomor 4/Pdt/2018 yang memuat norma pemutusan kontrak sepihak sebagai perbuatan melawan hukum. Selanjutnya akan ditinjau mengenai keabsahan pemutusan kontrak se...
Opini
• 10 Feb 2024
Asas Litis Finiri Oportet Dalam Suatu Perkara Perdata
www.literasihukum.com/asas-litis-finiri-oportet-dalam-perkara-perdata
Artikel ini membahas tentang pengertian singkat dari asas litis finiri oportet dan penerapannya dalam suatu perkara perdata.
Opini
• 08 Jan 2024
Rangkap Jabatan Wakil Menteri: Larangan MK Terlanjur Dilangar?
www.literasihukum.com/rangkap-jabatan-wakil-menteri
Literasi Hukum - Artikel ini membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang rangkap jabatan bagi Wakil Menteri. Namun, putusan tersebut belum diimplementasikan dengan baik, sehingga masih...
Opini
• 21 Feb 2024
Kekerasan terhadap Anak: Analisis Putusan MA RI No. 1288 K/Pid/2023
www.literasihukum.com/kekerasan-terhadap-anak-analisis-putusan-ma
Artikel ini membahas/mengulas secara singkat salah satu perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak.
Opini
• 08 Aug 2025
Wamen Rangkap Jabatan, Siapa Peduli ?
www.literasihukum.com/wamen-rangkap-jabatan-siapa-peduli
Artikel ini membahas bahwa MK telah menegaskan pada putusan MK tentang larangan rangkap jabatan bagi Wamen, namun fakta di lapangan berbeda.
Opini
• 04 Jan 2026
2026 Tahun Penentuan Demokrasi Elektoral Indonesia
www.literasihukum.com/hukum-pemilu-pilkada
Tahun 2026 krusial bagi revisi UU Pemilu & Pilkada pasca Putusan MK. Regulasi harus tuntas demi menjaga legitimasi demokrasi jelang Pemilu 2029.
Opini
• 04 Sep 2024
Advokasi Hakim: Merekonstruksi Jaminan Keamanan Hakim
www.literasihukum.com/advokasi-hakim-merekonstruksi-jaminan-keamanan-hakim
…ikel ini membahas tentang Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH) yang mengancam keamanan seorang hakim.
Opini
• 14 Aug 2025
Meluruskan Paradigma Perppu (Kegentingan yang Memaksa) dalam Lensa Hukum Tata Negara Darurat
www.literasihukum.com/meluruskan-paradigma-perppu-kegentingan-yang-memaksa-dalam-lensa-hukum-tata-negara-darurat
Artikel ini membahas upaya meluruskan makna Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).