Menampilkan 31–40 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum · No. 36 · Tahun 2025
Sistem Penyuluhan Hukum
www.literasihukum.com/peraturan/7665/sistem-penyuluhan-hukum
Peraturan Menteri Hukum Nomor 36 Tahun 2025 tentang Sistem Penyuluhan Hukum
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum · No. 28 · Tahun 2025
Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Hukum
www.literasihukum.com/peraturan/12377/tata-cara-pembentukan-peraturan-menteri-hukum
Peraturan Menteri Hukum Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Hukum
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 20 · Tahun 2024
Tata Cara Permohonan Salinan Produk Layanan Hukum Korporasi
www.literasihukum.com/peraturan/15336/tata-cara-permohonan-salinan-produk-layanan-hukum-korporasi
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tata Cara Permohonan Salinan Produk Layanan Hukum Korporasi
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum · No. 37 · Tahun 2025
Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum
www.literasihukum.com/peraturan/7879/tata-cara-verifikasi-dan-akreditasi-organisasi-pemberi-bantuan-hukum
Peraturan Menteri Hukum Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum · No. 3 · Tahun 2025
Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum
www.literasihukum.com/peraturan/14759/tata-naskah-dinas-kementerian-hukum
Peraturan Menteri Hukum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 14 · Tahun 2024
Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
www.literasihukum.com/peraturan/16130/tata-naskah-dinas-kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan · No. 2 · Tahun 2025
Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
www.literasihukum.com/peraturan/14689/tata-naskah-dinas-kementerian-koordinator-bidang-hukum-hak-asasi-manusia-imigrasi-dan-pemasyarakatan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Materi Hukum
• 28 Mar 2025
Penerapan Asas Tanggung Jawab Negara dalam Upaya Mengatasi Deforestasi Hutan
www.literasihukum.com/asas-tanggung-jawab-negara-deforestasi-hutan
…atasi deforestasi hutan sebagaimana diatur dalam UU PPLH dan UU Kehutanan serta penegakan hukumnya
Materi Hukum
• 11 Mar 2024
Mengenal Konsep AMDAL: Upaya Menjaga Lingkungan Melalui Hukum di Indonesia
www.literasihukum.com/amdal-dalam-hukum-indonesia
Seiring maraknya isu kerusakan lingkungan akhir-akhir ini, konsep Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL seringkali menjadi diskursus tersendiri di kalangan pemerhati lingkungan, praktisi huku...
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 17 · Tahun 2023
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penerapan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Persetujuan Lingkungan dan/atau Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
www.literasihukum.com/peraturan/14277/pendelegasian-sebagian-kewenangan-penerapan-sanksi-administratif-terhadap-pelanggaran-persetujuan-lingkungan-danatau-pelanggaran-peraturan-perundang-undangan-di-bidang-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup
…ta Tarakan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penerapan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Persetujuan Lingkungan dan/atau Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lin…
Pasang Iklan