Menampilkan 31–40 dari 40 hasil
· ~12ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 13 May 2024
Plea Bargaining vs. Jalur Khusus: Mana yang Tepat untuk Peradilan Indonesia?
www.literasihukum.com/jalur-khusus-atau-plea-bargaining-system
Artikel ini membahas tentang jalur khusus yang terdapat di dalam Rancangan KUHAP Nasional dengan plea bargaining system asli di negara common law
Opini
• 17 Feb 2025
Risiko Cacat Hukum dalam Pelantikan Kepala Daerah Sebelum Sengketa Pilkada Usai di Mahkamah Konstitusi
www.literasihukum.com/risiko-cacat-hukum-dalam-pelantikan-kepala-daerah-sebelum-sengketa-pilkada-usai-di-mahkamah-konstitusi
Pelantikan kepala daerah sebelum sengketa Pilkada selesai di MK berisiko cacat hukum. Keputusan harus sesuai Putusan MK untuk menjaga legitimasi.
Opini
• 28 Jul 2025
Vonis Hasto dan Celah Hukum: Babak Baru Perburuan Harun Masiku
www.literasihukum.com/vonis-hasto-kasus-harun-masiku
Kasus Hasto Kristiyanto menyoroti pentingnya judicial activism hakim untuk menggali kebenaran materiil dan tidak terpaku pada formalitas. Hukuman harus proporsional dengan dampak kejahatan, terutama k...
Opini
• 14 Dec 2024
Rekonstruksi Konstitusi, Antara Fakta Historis dan Cita-cita
www.literasihukum.com/rekonstruksi-konstitusi-antara-fakta-historis-dan-cita-cita
Tulisan ini akan menjelaskan konsep konstitusi dengan teori-teori relevan yang tidak sesuai dengan fakta historis UUD 1945 yang disimpangi.
Opini
• 02 May 2025
Akselerasi Artificial Intelligence dan Tantangan Mahkamah Konstitusi Hari Ini
www.literasihukum.com/akselerasi-artificial-intelligence-dan-tantangan-mahkamah-konstitusi-hari-ini
Keberadaan teknologi kecerdasan buatan telah menjadi tantangan baru di era Next Level Technology bagi Mahkamah Konstitusi
Opini
• 02 May 2025
Praktik Usang Penyiksaan dalam Sistem Peradilan Pidana: Exclusionary Rules dan Runtuhnya Prinsip Fair Trial
www.literasihukum.com/penyiksaan-dalam-sistem-peradilan-pidana
Tulisan ini mengkritisi masih maraknya praktik penyiksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang mencederai prinsip fair trial.
Opini
• 02 Jul 2025
Uji Formil UU TNI: Gugatan Warga Negara dan Masa Depan Demokrasi
www.literasihukum.com/uji-formil-uu-tni-gugatan-warga-negara-dan-masa-depan-demokrasi
Gugatan uji formil terhadap revisi UU TNI menyoroti minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi.
Opini
• 28 Feb 2025
Karut Marut Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung
www.literasihukum.com/karut-marut-hak-uji-materiil-di-mahkamah-agung
Reformasi menyeluruh terhadap kewenangan Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan Hak Uji Materiil
Opini
• 04 Sep 2025
Memiskinkan Koruptor Tak Perlu Tunggu DPR: Mengapa Perppu Perampasan Aset Harus Segera Terbit
www.literasihukum.com/memiskinkan-koruptor-tak-perlu-tunggu-dpr-mengapa-perppu-perampasan-aset-harus-segera-terbit
Urgensi Perppu Perampasan Aset sebagai payung hukum dan Langkah Cepat Pemberantasan Korupsi
Opini
• 21 Feb 2026
Menagih Akuntabilitas Nominasi Hakim Konstitusi
www.literasihukum.com/menagih-akuntabilitas-nominasi-hakim-konstitusi
Analisis mendalam akuntabilitas nominasi hakim konstitusi: politisasi rekrutmen, kepentingan politik DPR, dan urgensi transparansi lembaga pengusul.
Pasang Iklan