Berita • 15 May 2024

KPU Minta MK Tolak Gugatan PDI-P Soal Hasil Pemilu di Jambi

www.literasihukum.com/kpu-minta-mk-tolak-gugatan-pdi-p

…diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Jambi Da...

Berita • 21 Jan 2026

KPK Ungkap Uang Pemerasan Bupati Pati Disimpan dalam Karung, Diikat Karet

www.literasihukum.com/kpk-ungkap-uang-pemerasan-bupati-pati-disimpan-dalam-karung-diikat-karet

KPK mengungkap uang Rp2,6 miliar terkait dugaan pemerasan pengisian perangkat desa di Pati disimpan dalam karung dan sebagian diikat karet. Sudewo dan tiga kades ditahan.

Opini • 05 Sep 2025

Menimbang Seruan Bubarkan DPR: Alternatif Sah Lebih Rasional

www.literasihukum.com/menimbang-seruan-bubarkan-dpr-alternatif-sah-lebih-rasional

Seruan bubarkan DPR muncul usai kenaikan tunjangan anggota dewan. Artikel ini membedah apakah DPR benar-benar bisa dibubarkan.

Berita • 15 May 2024

Tidak Ada Pengurangan Suara PPP ke Partai Garuda di Jambi, KPU Tegas Menjawab

www.literasihukum.com/tidak-ada-pengurangan-suara-ppp-di-jambi

KPU menegaskan tidak menemukan pengurangan atau perpindahan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke Partai Garuda di Jambi.

Opini • 23 Feb 2024

Usulan Hak Angket di DPR Sikapi Dugaan Kecurangan Pemilu: Mungkinkah Dijalankan?

www.literasihukum.com/hak-angket-dpr-dalam-pemilu

Literasi Hukum - Hak angket menjadi topik yang hangat diperbincangkan publik akhir-akhir ini. Pasca gelaran pemilu dan pilpres rampung dijalankan serentak pada 14 Februari 2024 lalu, berbagai dugaan k...

Berita • 06 May 2024

KPU dan Golkar Bantah Dalil Gerinda mengenai Kecurangan Pemilu DPR RI di Papua Tengah

www.literasihukum.com/sidang-mk-kecurangan-pemilu-papua-tengah

Sidang MK tentang kecurangan Pemilu DPR RI di Papua Tengah berlangsung, dengan KPU dan Golkar membantah klaim Gerindra.

Opini • 04 Feb 2026

Menggugat Logika "Agen" Partai di Tubuh Penjaga Konstitusi

www.literasihukum.com/menggugat-logika-agen-partai-di-tubuh-penjaga-konstitusi

Eksaminasi mendalam terhadap politisasi MK: implikasi penunjukan hakim titipan partai terhadap independensi lembaga peradilan.

Kamus Hukum

Hak angket

www.literasihukum.com/kamus-hukum/880/hak-angket

Hak angket Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah yang penting dan strategis. Contoh: Materi Hak angket sering menjadi objek kajian dalam hukum tata negara. Hukum Tata Negara Rujukan umum: UUD 1945 &…

Kamus Hukum

Hak interpelasi

www.literasihukum.com/kamus-hukum/881/hak-interpelasi

Hak interpelasi Hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan penting dan strategis. Contoh: Materi Hak interpelasi sering menjadi objek kajian dalam hukum tata negara. Hukum Tata Negara Rujukan umum: UUD 1945 & huku…

Kamus Hukum

Hak menyatakan pendapat

www.literasihukum.com/kamus-hukum/882/hak-menyatakan-pendapat

Hak menyatakan pendapat Hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa sesuai ketentuan. Contoh: Materi Hak menyatakan pendapat sering menjadi objek kajian dalam hukum tata negara. Hukum Tata Negara Ruj…