Menampilkan 31–40 dari 200 hasil
· ~373ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 9 · Tahun 2011
• 20 Jul 2026
Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bogor Dan Pasal-Pasal Tentang Retribusi Daerah Yang Tidak Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
www.literasihukum.com/peraturan/14380/pencabutan-peraturan-daerah-kota-bogor-dan-pasal-pasal-tentang-retribusi-daerah-yang-tidak-terkait-dengan-undang-undang-nomor-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah
…encabutan Peraturan Daerah Kota Bogor Dan Pasal-Pasal Tentang Retribusi Daerah Yang Tidak Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Peraturan
Peraturan Presiden (Perpres) · No. 136 · Tahun 2024
Pengesahan Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Agreement Relating to Supply Chain Resilience (Persetujuan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran terkait Ketahanan Rantai Pasok)
www.literasihukum.com/peraturan/15168/pengesahan-indo-pacific-economic-framework-for-prosperity-agreement-relating-to-supply-chain-resilience-persetujuan-kerangka-ekonomi-indo-pasifik-untuk-kemakmuran-terkait-ketahanan-rantai-pasok
…ng to Supply Chain Resilience (Persetujuan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran terkait Ketahanan Rantai Pasok)
Peraturan
Peraturan Presiden (Perpres) · No. 15 · Tahun 2025
Pengesahan Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Agreement Relating to a Clean Economy (Persetujuan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran terkait Ekonomi Bersih)
www.literasihukum.com/peraturan/14675/pengesahan-indo-pacific-economic-framework-for-prosperity-agreement-relating-to-a-clean-economy-persetujuan-kerangka-ekonomi-indo-pasifik-untuk-kemakmuran-terkait-ekonomi-bersih
…t Relating to a Clean Economy (Persetujuan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran terkait Ekonomi Bersih)
Peraturan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral · No. 2 · Tahun 2025
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
www.literasihukum.com/peraturan/10711/perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-energi-dan-sumber-daya-mineral-nomor-27-tahun-2017-tentang-tingkat-mutu-pelayanan-dan-biaya-yang-terkait-dengan-penyaluran-tenaga-listrik-oleh-pt-perusahaan-listrik-negara-persero
…dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Berita
• 15 Sep 2025
Keabsahan Ijazah Gibran Rakabuming Raka Digugat Secara Perdata
www.literasihukum.com/keabsahan-ijazah-gibran-rakabuming-raka-digugat-secara-perdata
Advokat Subhan Palal menggugat Gibran Rakabuming Raka atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait keabsahan ijazah luar negerinya sebagai syarat cawapres
Berita
• 24 Mar 2024
Ganjar dan Mahfud MD Ajukan Gugatan ke MK, Minta Diskualifikasi Pasangan Prabowo-Gibran dalam Pemilu Presiden 2024
www.literasihukum.com/ganjar-dan-mahfud-md-ajukan-gugatan-ke-mk
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden, mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dar...
Berita
• 23 Mar 2024
Hari Kedua Pendaftaran Sengketa Hasil Pemilu 2024: Baru 8 Pendaftar, Puncak Diprediksi di Hari Terakhir
www.literasihukum.com/sengketa-hasil-pemilu
Masuk ke hari kedua masa pendaftaran sengketa hasil pemilu legislatif, belum terdapat satu pun partai yang mengajukan sengketa hasil Pemilihan Umum 2024.
Berita
• 19 Mar 2024
KPU Target Penetapan Pemenang Pemilu 2024 Hari Ini! Siapakah Juaranya?
www.literasihukum.com/kpu-target-penetapan-pemenang-pemilu-2024
KPU optimistis bisa menyelesaikan rekapitulasi suara nasional dan mengumumkan pemenang Pemilu 2024 pada hari ini.
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 10 · Tahun 1971
• 18 Sep 1971
Perubahan terhadap Undang-Undang No. 9 Tahun 1953 tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua Dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
www.literasihukum.com/peraturan/17044/perubahan-terhadap-undang-undang-no-9-tahun-1953-tentang-pemberian-tunjangan-yang-bersifat-pensiun-kepada-bekas-ketua-dan-bekas-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-republik-indonesia
…ng-Undang No. 9 Tahun 1953 tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua Dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Berita
• 29 Mar 2024
Tokoh-tokoh Akademisi dan Masyarakat Sipil Ajukan Amicus Curiae Minta Diskualifikasi Gibran
www.literasihukum.com/akademisi-ajukan-sebagai-amicus-curiae-ke-mk
Sebanyak 303 tokoh yang tergabung dalam Aliansi Akademisi dan Masyarakat Sipil telah mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan (amicus curiae) kepada Mahkamah Konstitusi .
Pasang Iklan