Menampilkan 21–30 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 37 · Tahun 2024
Dukungan Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Penyelenggaraan Kebijakan Merdeka Belajar di Daerah
www.literasihukum.com/peraturan/10548/dukungan-peningkatan-mutu-pendidikan-melalui-penyelenggaraan-kebijakan-merdeka-belajar-di-daerah
…Nomor 37 Tahun 2024 tentang Dukungan Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Penyelenggaraan Kebijakan Merdeka Belajar di Daerah
Opini
• 08 Nov 2024
Dilematis: Guru dan Corporal Punishment
www.literasihukum.com/dilematis-guru-dan-corporal-punishment
…ini membahas tentang perlindungan hukum bagi Guru dan hilangnya Corporal Punishment dalam pendidikan Indonesia
Peraturan
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia · No. 53 · Tahun 2016
• 23 Sep 2016
Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
www.literasihukum.com/peraturan/15472/tata-cara-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-di-kementerian-riset-teknologi-dan-pendidikan-tinggi
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Opini
• 11 Mar 2026
Menulis Gelar Tanpa Ijazah: Gengsi atau Risiko Hukum?
www.literasihukum.com/menulis-gelar-tanpa-ijazah-risiko-hukum
…menimbulkan konsekuensi hukum. Simak dasar hukum dan risiko pidananya menurut KUHP dan UU Pendidikan Tinggi.
Peraturan
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi · No. 47 · Tahun 2024
• 27 Sep 2024
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa
www.literasihukum.com/peraturan/15231/perubahan-atas-peraturan-menteri-pendidikan-kebudayaan-riset-dan-teknologi-nomor-12-tahun-2022-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-balai-bahasa-dan-kantor-bahasa
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan…
Peraturan
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi · No. 45 · Tahun 2024
• 20 Sep 2024
Penggunaan Anggaran Pendidikan
www.literasihukum.com/peraturan/15157/penggunaan-anggaran-pendidikan
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penggunaan Anggaran Pendidikan
Peraturan
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · No. 23 · Tahun 2025
• 15 Apr 2025
Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
www.literasihukum.com/peraturan/14419/pemberian-tunjangan-kinerja-pegawai-di-lingkungan-kementerian-pendidikan-tinggi-sains-dan-teknologi
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Kamus Hukum
Kebijakan Fiskal
www.literasihukum.com/kamus-hukum/1666/kebijakan-fiskal
Kebijakan Fiskal Kebijakan Fiskal adalah konsep/istilah administrasi atau ketatanegaraan terkait kebijakan fiskal. Kategori: Hukum Tata Negara Contoh: Pemohon menggugat kebijakan fiskal melalui mekanisme yang tersedia. Sumber: UUD 1945 Ruju…
Kamus Hukum
Kebijakan Moneter
www.literasihukum.com/kamus-hukum/1667/kebijakan-moneter
Kebijakan Moneter Kebijakan Moneter adalah konsep/istilah administrasi atau ketatanegaraan terkait kebijakan moneter. Kategori: Hukum Tata Negara Contoh: Pemohon menggugat kebijakan moneter melalui mekanisme yang tersedia. Sumber: UUD 1945…
Kamus Hukum
Kebijakan Publik
www.literasihukum.com/kamus-hukum/1668/kebijakan-publik
Kebijakan Publik Kebijakan Publik adalah konsep/istilah administrasi atau ketatanegaraan terkait kebijakan publik. Kategori: Hukum Tata Negara Contoh: Pemohon menggugat kebijakan publik melalui mekanisme yang tersedia. Sumber: UUD 1945 Ruju…
Pasang Iklan