Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi · No. 1 · Tahun 2025

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

www.literasihukum.com/peraturan/14766/organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi · No. 11 · Tahun 2025

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pertanian

www.literasihukum.com/peraturan/12845/perubahan-atas-peraturan-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi-nomor-23-tahun-2024-tentang-jabatan-fungsional-di-bidang-pertanian

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bid…

Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi · No. 33 · Tahun 2013

Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

www.literasihukum.com/peraturan/15491/tata-cara-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-di-lingkungan-kementerian-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Opini • 24 Dec 2025

Potensi Kembalinya Dwifungsi ABRI

www.literasihukum.com/potensi-kembalinya-dwifungsi-abri

…an jabatan sipil oleh Tentara NasionaI Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan kembalinya Dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.

Opini • 30 Jan 2024

Netralitas TNI dan Polri: Mengapa TNI dan Polri tidak memilih dalam Pemilu?

www.literasihukum.com/netralitas-tni-dan-polri

Artikel ini memberikan penjelasan singkat dan jelas mengapa TNI dan Polri tidak ikut serta memilih dalam pemilu.

Opini • 24 Dec 2025

Mahfud MD: Jabatan Sipil Polri Wajib Diatur UU, Bukan Perpol

www.literasihukum.com/mahfud-md-jabatan-sipil-polri-wajib-diatur-uu

Mahfud MD tegaskan penempatan anggota Polri di jabatan sipil wajib diatur Undang-Undang, bukan Perpol, demi menjaga hierarki dan kepastian hukum.

Berita • 18 Feb 2026

Ketua Komisi III: Dulu Polisi–Buruh Seperti Tom and Jerry, Sekarang “Teletubbies”

www.literasihukum.com/ketua-komisi-iii-dulu-polisi-buruh-seperti-tom-and-jerry-sekarang-teletubbies

Ketua Komisi III DPR sebut relasi Polri-buruh makin harmonis & dukung Reformasi Polri. Buruh tolak penempatan Polri di bawah kementerian.

Berita • 06 May 2024

KPU Tolak Dalil Kecurangan Oktovianus Wandikmbo di Intan Jaya, Bawaslu Cabut Rekomendasi

www.literasihukum.com/sidang-mk-kpu-tolak-dalil-oktovianus

Sidang MK lanjutan: KPU tolak dalil kecurangan Oktovianus di Intan Jaya, Bawaslu cabut rekomendasi.

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 57 · Tahun 2014 • 03 Sep 2014

PEMBINAAN PEREDARAN PERANGKAT REKAMAN AUDIO VISUAL MELALUI IZIN/REKOMENDASI BAGI PENYEWA DAN PENJUAL PERANGKAT REKAMAN AUDIO VISUAL PADA PEDAGANG KAKI LIMA TERLAPAK DI KABUPATEN MAROS

www.literasihukum.com/peraturan/12029/pembinaan-peredaran-perangkat-rekaman-audio-visual-melalui-izinrekomendasi-bagi-penyewa-dan-penjual-perangkat-rekaman-audio-visual-pada-pedagang-kaki-lima-terlapak-di-kabupaten-maros

…mor 57 Tahun 2014 tentang PEMBINAAN PEREDARAN PERANGKAT REKAMAN AUDIO VISUAL MELALUI IZIN/REKOMENDASI BAGI PENYEWA DAN PENJUAL PERANGKAT REKAMAN AUDIO VISUAL PADA PEDAGANG KAKI LIMA TERLAPAK DI KABUPATEN MAROS

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 239 · Tahun 2015 • 24 Nov 2015

Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa Dan Tanah Ekskota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

www.literasihukum.com/peraturan/1503/tata-cara-pemberian-rekomendasi-atas-permohonan-sesuatu-hak-di-atas-bidang-tanah-hak-pengelolaan-tanah-eks-desa-dan-tanah-ekskota-praja-milikdikuasai-pemerintah-provinsi-daerah-khusus-ibukota-jakarta

…) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 239 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa Dan Tanah Ekskota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi…