Menampilkan 11–20 dari 200 hasil
· ~150ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak · No. 3 · Tahun 2025
• 25 Apr 2025
Penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak
www.literasihukum.com/peraturan/14601/penyelenggaraan-partisipasi-anak-melalui-forum-anak
…i Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 21 · Tahun 2014
• 07 Jul 2026
PETUNJUK PELAKSAMAN PENERIMAAN PARTISIPASI PIHAK KETIGA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
www.literasihukum.com/peraturan/2462/petunjuk-pelaksaman-penerimaan-partisipasi-pihak-ketiga-dalam-pembangunan-daerah
…Bupati (Perbup) Kabupaten Bone Nomor 21 Tahun 2014 tentang PETUNJUK PELAKSAMAN PENERIMAAN PARTISIPASI PIHAK KETIGA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 165 · Tahun 2021
KEBIJAKAN PARTISIPASI ANAK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
www.literasihukum.com/peraturan/8973/kebijakan-partisipasi-anak-dalam-perencanaan-pembangunan
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 165 Tahun 2021 tentang KEBIJAKAN PARTISIPASI ANAK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 45 · Tahun 2023
PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT
www.literasihukum.com/peraturan/12182/pengelolaan-sampah-berbasis-partisipasi-masyarakat
…n Walikota (Perwali) Kota Ternate Nomor 45 Tahun 2023 tentang PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 2 · Tahun 2005
TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN TAKALAR
www.literasihukum.com/peraturan/2522/transparansi-penyelenggaraan-pemerintahan-dan-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-di-kabupaten-takalar
…abupaten Takalar Nomor 2 Tahun 2005 tentang TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN TAKALAR
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 6 · Tahun 2016
TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
www.literasihukum.com/peraturan/3740/transparansi-partisipasi-dan-akuntabilitas-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah
…raturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 82 · Tahun 2020
PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
www.literasihukum.com/peraturan/9266/pedoman-penyelenggaraan-forum-konsultasi-publik-di-lingkungan-unit-penyelenggara-pelayanan-publik-pemerintah-kabupaten-maros
…bup) Kabupaten Maros Nomor 82 Tahun 2020 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
Kamus Hukum
Pelayanan Publik
www.literasihukum.com/kamus-hukum/870/pelayanan-publik
Pelayanan Publik Pelayanan Publik adalah konsep/istilah administrasi atau ketatanegaraan terkait pelayanan publik. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Pemohon menggugat pelayanan publik melalui mekanisme yang tersedia. | Pelayanan p…
Berita
• 17 Sep 2025
MK Putuskan Uji Formil UU TNI Hari Ini: Menilik Kembali Pertarungan Konstitusional Partisipasi Publik
www.literasihukum.com/mk-putuskan-uji-formil-uu-tni-hari-ini-menilik-kembali-pertarungan-konstitusional-partisipasi-publik
…putusan uji formil UU TNI. Simak kembali perjalanan 5 gugatan yang mempersoalkan minimnya partisipasi publik dalam proses pembentukannya.
Kamus Hukum
Asas partisipasi
www.literasihukum.com/kamus-hukum/1337/asas-partisipasi
Asas partisipasi Prinsip dalam hukum yang menuntut keterlibatan pihak terkait dalam proses. Kategori: Asas & Doktrin Contoh: Hakim menimbang asas partisipasi dalam memutus perkara. Sumber: Doktrin Rujukan: Doktrin/teori hukum
Pasang Iklan