Menampilkan 11–20 dari 164 hasil
· ~52ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi · No. 1 · Tahun 2025
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
www.literasihukum.com/peraturan/14766/organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Peraturan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi · No. 11 · Tahun 2025
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pertanian
www.literasihukum.com/peraturan/12845/perubahan-atas-peraturan-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi-nomor-23-tahun-2024-tentang-jabatan-fungsional-di-bidang-pertanian
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bid…
Peraturan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi · No. 33 · Tahun 2013
Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
www.literasihukum.com/peraturan/15491/tata-cara-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-di-lingkungan-kementerian-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 46 · Tahun 2025
• 16 Jul 2026
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Pengesahan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
www.literasihukum.com/peraturan/12412/perubahan-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomor-186pmk022020-tentang-tata-cara-pengesahan-laporan-pengelolaan-program-dan-laporan-keuangan-tahunan-badan-penyelenggara-jaminan-sosial
…ubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Pengesahan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 56 · Tahun 2024
Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 017 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur SIpil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
www.literasihukum.com/peraturan/5323/perubahan-ketiga-atas-peraturan-gubernur-nomor-017-tahun-2017-tentang-laporan-harta-kekayaan-penyelenggara-negara-dan-laporan-harta-kekayaan-aparatur-sipil-negara-di-lingkungan-pemerintah-provinsi-kalimantan-selatan
…Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 017 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur SIpil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Opini
• 24 Dec 2025
Potensi Kembalinya Dwifungsi ABRI
www.literasihukum.com/potensi-kembalinya-dwifungsi-abri
…an jabatan sipil oleh Tentara NasionaI Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan kembalinya Dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.
Opini
• 30 Jan 2024
Netralitas TNI dan Polri: Mengapa TNI dan Polri tidak memilih dalam Pemilu?
www.literasihukum.com/netralitas-tni-dan-polri
Artikel ini memberikan penjelasan singkat dan jelas mengapa TNI dan Polri tidak ikut serta memilih dalam pemilu.
Opini
• 24 Dec 2025
Mahfud MD: Jabatan Sipil Polri Wajib Diatur UU, Bukan Perpol
www.literasihukum.com/mahfud-md-jabatan-sipil-polri-wajib-diatur-uu
Mahfud MD tegaskan penempatan anggota Polri di jabatan sipil wajib diatur Undang-Undang, bukan Perpol, demi menjaga hierarki dan kepastian hukum.
Berita
• 18 Feb 2026
Ketua Komisi III: Dulu Polisi–Buruh Seperti Tom and Jerry, Sekarang “Teletubbies”
www.literasihukum.com/ketua-komisi-iii-dulu-polisi-buruh-seperti-tom-and-jerry-sekarang-teletubbies
Ketua Komisi III DPR sebut relasi Polri-buruh makin harmonis & dukung Reformasi Polri. Buruh tolak penempatan Polri di bawah kementerian.
Peraturan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi · No. 11 · Tahun 2024
• 25 Sep 2024
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan
www.literasihukum.com/peraturan/15161/penyelenggaraan-pelayanan-publik-ramah-kelompok-rentan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan
Pasang Iklan