Menampilkan 11–20 dari 200 hasil
· ~2ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 16 · Tahun 2015
• 15 Jul 2026
Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
www.literasihukum.com/peraturan/15481/tata-cara-pengundangan-peraturan-perundang-undangan-dalam-lembaran-negara-republik-indonesia-tambahan-lembaran-negara-republik-indonesia-berita-negara-republik-indonesia-dan-tambahan-berita-negara-republik-indonesia
…16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesi…
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 10 · Tahun 2021
Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado
www.literasihukum.com/peraturan/14594/pembentukan-pengadilan-tinggi-tata-usaha-negara-palembang-pengadilan-tinggi-tata-usaha-negara-banjarmasin-pengadilan-tinggi-tata-usaha-negara-mataram-dan-pengadilan-tinggi-tata-usaha-negara-manado
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara…
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 11 · Tahun 1980
Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara
www.literasihukum.com/peraturan/17112/tindak-pidana-suap-hak-keuanganadministratif-pimpinan-dan-anggota-lembaga-tertinggitinggi-negara-dan-bekas-anggota-lembaga-tinggi-negara-serta-bekas-pimpinan-lembaga-tertinggitinggi-negara-dan-bekas-anggota-lembaga-tinggi-negara
…ndak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara
Opini
• 28 May 2025
Demokrasi Pancasila di Persimpangan: Idealita, Realita, dan Masa Depan Indonesia
www.literasihukum.com/demokrasi-pancasila-di-persimpangan
Apakah Indonesia benar-benar demokrasi Pancasila? Telusuri fakta, kritik, dan solusi atas kondisi demokrasi Indonesia saat ini.
Kamus Hukum
Laut Teritorial
www.literasihukum.com/kamus-hukum/1766/laut-teritorial
Laut Teritorial Bagian laut selebar tertentu yang berada di bawah kedaulatan negara pantai, diukur dari garis pangkal. Kategori: Hukum Internasional Contoh: Contoh: Istilah "Laut Teritorial" digunakan dalam konteks hukum internasional. Sumb…
Peraturan
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia · No. 2 · Tahun 2024
• 05 Sep 2024
Tanda Pengenal Pin untuk Pengamanan kepada Presiden dan Wakil Presiden beserta Keluarga Termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan
www.literasihukum.com/peraturan/15186/tanda-pengenal-pin-untuk-pengamanan-kepada-presiden-dan-wakil-presiden-beserta-keluarga-termasuk-tamu-negara-setingkat-kepala-negarakepala-pemerintahan
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tanda Pengenal Pin untuk Pengamanan kepada Presiden dan Wakil Presiden beserta Keluarga Termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan
Peraturan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi · No. 10 · Tahun 2024
• 04 Sep 2024
Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
www.literasihukum.com/peraturan/15162/pencabutan-peraturan-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi-nomor-12-tahun-2012-tentang-kode-etik-aparat-pengawasan-intern-kementerian-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan I…
Peraturan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi · No. 9 · Tahun 2024
• 04 Sep 2024
Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
www.literasihukum.com/peraturan/15163/pencabutan-peraturan-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi-nomor-4-tahun-2015-tentang-pengendalian-gratifikasi-di-lingkungan-kementerian-pendayagunaaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lin…
Peraturan
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara · No. 7 · Tahun 2025
• 25 Jun 2026
Perubahan atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ikatan Dinas bagi Lulusan Politeknik Siber dan Sandi Negara
www.literasihukum.com/peraturan/12516/perubahan-atas-peraturan-badan-siber-dan-sandi-negara-nomor-2-tahun-2025-tentang-ikatan-dinas-bagi-lulusan-politeknik-siber-dan-sandi-negara
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ikatan Dinas bagi Lulusan Politeknik Siber dan Sandi Negara
Peraturan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi · No. 9 · Tahun 2025
• 22 Jun 2026
Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
www.literasihukum.com/peraturan/14422/pencabutan-peraturan-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi-nomor-19-tahun-2021-tentang-standar-pelayanan-di-lingkungan-kementerian-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkunga…
Pasang Iklan