Menampilkan 11–20 dari 197 hasil
· ~87ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 24 · Tahun 1960
• 09 Jun 1960
Pengusutan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi
www.literasihukum.com/peraturan/15809/pengusutan-penuntutan-dan-pemeriksaan-tindak-pidana-korupsi
…(Perpu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi
Opini
• 03 Jan 2024
Tindak Pidana Korupsi: Pengertian, Unsur-Unsur, dan Sanksinya
www.literasihukum.com/tindak-pidana-korupsi-pengertian-unsur-unsur
Literasi Hukum - Korupsi merupakan salah satu permasalahan krusial yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Tindak pidana korupsi dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi keuangan negara dan pere...
Materi Hukum
• 28 Feb 2024
Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi melalui Jalur Pidana dan Perdata
www.literasihukum.com/perampasan-aset-dalam-tindak-pidana-korupsi
Perampasan aset hasil korupsi maupun yang berkaitan dengan korupsi adalah alternatif penting untuk diimplementasikan dalam rangka penanganan korupsi
Opini
• 06 Apr 2024
Pengembalian Kerugian Keuangan Negara atas Korupsi oleh Terdakwa DPO: Urgensi Persidangan In Absentia dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi?
www.literasihukum.com/persidangan-in-absentia-dalam-perkara-tipikor
Artikel ini menggali urgensi persidangan in absentia dalam kasus korupsi yang melibatkan terdakwa DPO di Indonesia.
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 20 · Tahun 2001
• 21 Nov 2001
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
www.literasihukum.com/peraturan/17460/perubahan-atas-undang-undang-nomor-31-tahun-1999-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi
…tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Opini
• 13 Jul 2024
Pencabutan Hak Politik Koruptor: Antara Efek Jera dan Hak Asasi Manusia
www.literasihukum.com/pencabutan-hak-politik-koruptor
Artikel ini membahas mengenai sanksi pencabutan hak dipilih dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia
Peraturan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 4 · Tahun 2009
• 21 Sep 2009
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
www.literasihukum.com/peraturan/15838/perubahan-atas-undang-undang-nomor-30-tahun-2002-tentang-komisi-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi
…rubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Peraturan
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia · No. 19 · Tahun 2020
• 09 Sep 2020
Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
www.literasihukum.com/peraturan/15200/penyelesaian-uang-pengganti-yang-diputus-pengadilan-berdasarkan-undang-undang-nomor-3-tahun-1971-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi
…ngadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 85 · Tahun 2020
• 01 Sep 2020
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN MAROS
www.literasihukum.com/peraturan/9260/penyelenggaraan-pendidikan-anti-korupsi-pada-satuan-pendidikan-di-kabupaten-maros
…pati (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 85 Tahun 2020 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN MAROS
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 15 · Tahun 2022
• 01 Apr 2022
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
www.literasihukum.com/peraturan/13133/pedoman-pelaksanaan-sistem-penanganan-pengaduan-tindak-pidana-korupsi-di-lingkungan-pemerintah-daerah
…Nomor 15 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasang Iklan