Menampilkan 11–16 dari 16 hasil
· ~9ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 27 Mar 2024
Gugatan Ganjar-Mahfud ke MK: Menjaga Kewarasan dan Masa Depan Demokrasi
www.literasihukum.com/gugatan-ganjar-mahfud-ke-mk
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyatakan bahwa mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menjaga kestabilan dan aspirasi masyarakat akan Indonesia yang...
Berita
• 02 Jan 2025
Mahkamah Konstitusi Hapus Presidential Threshold, Nyatakan Bertentangan dengan UUD 1945
www.literasihukum.com/mahkamah-konstitusi-hapus-presidential-threshold
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) menggemparkan publik.
Berita
• 28 Feb 2025
Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jatim dan UiTM Malaysia Gelar Kuliah Tamu Internasional, Bahas Kontrak Konstruksi Indonesia–Malaysia
www.literasihukum.com/fakultas-hukum-upn-veteran-jatim-dan-uitm-malaysia-gelar-kuliah-tamu-internasional-bahas-kontrak-konstruksi-indonesia-malaysia
Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur (UPN ”Veteran” Jatim) sukses menggelar kegiatan International Guest Lecture dengan tema “Legal Aspects Of Construction Contracts In Indonesia And Malaysia”.
Berita
• 17 Sep 2025
LBH Pers Sebut Gugatan Menteri Amran terhadap Tempo Janggal dan Abaikan UU Pers
www.literasihukum.com/lbh-pers-sebut-gugatan-menteri-amran-terhadap-tempo-janggal-dan-abaikan-uu-pers
LBH Pers soroti gugatan Rp 200 M Menteri Amran ke Tempo sebagai kejanggalan yang abaikan UU Pers. Gugatan ini dinilai sebagai upaya pembungkaman pers (ULAP).
Berita
• 20 Jan 2026
MK Tolak Uji Materi UU Pengadilan Pajak, Hakim Wajib Rasional
www.literasihukum.com/mk-tolak-uji-materi-uu-pengadilan-pajak-hakim-wajib-rasional
MK tolak uji materiil UU Pengadilan Pajak. Hakim wajib terikat bukti, keyakinan rasional. Dampak: kepastian hukum sengketa pajak.
Berita
• 15 Jan 2026
Pasal 218 KUHP Baru: Batas antara Kritik dan Penghinaan Presiden yang Memicu Perdebatan
www.literasihukum.com/pasal-218-kuhp-baru-batas-antara-kritik-dan-penghinaan-presiden-yang-memicu-perdebatan
Salah satu ketentuan yang paling banyak disorot dalam KUHP Baru adalah Pasal 218, yang mengatur perbuatan menyerang kehormatan atau martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden