Opini • 02 Mar 2023

Pengaturan Korporasi dalam UU KUHP 2023: Apa yang Harus Diketahui?

www.literasihukum.com/pengaturan-korporasi-di-kuhp-2023

…ng Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional memberikan aturan baru terkait pidana korporasi. Pasal 45 hingga Pasal 49 KUHP Nasional menga...

Materi Hukum • 07 Feb 2023

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Baru

www.literasihukum.com/pertanggungjawaban-pidana-korporasi

Artikel ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP baru. Mau tau tentang pertanggungjawaban pidana? yuk simak

Berita • 12 Feb 2026

Korupsi Ekspor CPO: Kejagung Telusuri Aset 11 Tersangka Manipulasi POME

www.literasihukum.com/korupsi-ekspor-cpo-kejagung-telusuri-aset-11-tersangka-manipulasi-pome

Kejagung telusuri aset 11 tersangka korupsi ekspor CPO yang disamarkan jadi POME periode 2022-2024. Kerugian negara diduga mencapai Rp 10-14 triliun.

Opini • 08 Jan 2026

Analisa Korporasi dalam Jerat Hukum Pidana Baru

www.literasihukum.com/analisa-korporasi-dalam-jerat-hukum-pidana-baru

…Januari 2026 menghadirkan pergeseran paradigma besar dalam dunia usaha Indonesia, di mana korporasi kini menjadi subjek pidana penuh dengan pertanggungjawaban langsung atas tindak pidana.

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 20 · Tahun 2024

Tata Cara Permohonan Salinan Produk Layanan Hukum Korporasi

www.literasihukum.com/peraturan/15336/tata-cara-permohonan-salinan-produk-layanan-hukum-korporasi

…kum dan HAM Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tata Cara Permohonan Salinan Produk Layanan Hukum Korporasi

Peraturan Peraturan Menteri Hukum · No. 2 · Tahun 2025

Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi

www.literasihukum.com/peraturan/14760/verifikasi-dan-pengawasan-pemilik-manfaat-korporasi

…aturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 34 · Tahun 2014 • 07 Nov 2014

PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PINRANG

www.literasihukum.com/peraturan/4506/pedoman-penanganan-perkara-di-lingkungan-pemerintah-daerah-kabupaten-pinrang

…eraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pinrang Nomor 34 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PINRANG

Opini • 11 Feb 2026

Menakar Bahaya Latent Perjanjian Penundaan Penuntutan Bagi Korporasi dalam KUHAP Baru

www.literasihukum.com/menakar-bahaya-latent-perjanjian-penundaan-penuntutan-bagi-korporasi-dalam-kuhap-baru

Wacana penegakan hukum pidana korporasi di Indonesia kini tengah berada di persimpangan jalan yang krusial.

Peraturan Peraturan Mahkamah Konstitusi · No. 2 · Tahun 2021 • 14 Apr 2021

Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

www.literasihukum.com/peraturan/14313/tata-beracara-dalam-perkara-pengujian-undang-undang

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 33 · Tahun 2023 • 01 Sep 2023

PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE

www.literasihukum.com/peraturan/12241/pedoman-penanganan-perkara-di-lingkungan-pemerintah-kota-ternate

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Ternate Nomor 33 Tahun 2023 tentang PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE