Menampilkan 1–10 dari 129 hasil
· ~45ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Undang-undang Darurat · No. 20 · Tahun 1951
• 27 Sep 1951
Penghentian Berlakunya "Indische Muntwet 1912" dan Menetapan Peraturan Baru tentang Mata Uang
www.literasihukum.com/peraturan/16571/penghentian-berlakunya-indische-muntwet-1912-dan-menetapan-peraturan-baru-tentang-mata-uang
Undang-undang Darurat Nomor 20 Tahun 1951 tentang Penghentian Berlakunya "Indische Muntwet 1912" dan Menetapan Peraturan Baru tentang Mata Uang
Materi Hukum
• 31 May 2024
Aturan Hukum terkait Praperadilan di Indonesia
www.literasihukum.com/aturan-hukum-terkait-praperadilan-di-indonesia
Artikel ini membahas ketentuan yang mengatur tentang praperadilan di Indonesia
Peraturan
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional · No. 4 · Tahun 2022
Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan
www.literasihukum.com/peraturan/10461/pedoman-penyelenggaraan-administrasi-penyidikan
…Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 27 · Tahun 1953
Penetapan "Undang-Undang Darurat tentang Penghentian Berlakunya "Indische Muntwet 1912" dan Penetapan Peraturan Baru tentang Mata Uang" (Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1951 (Lembaran-Negara Nomor 95 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
www.literasihukum.com/peraturan/17339/penetapan-undang-undang-darurat-tentang-penghentian-berlakunya-indische-muntwet-1912-dan-penetapan-peraturan-baru-tentang-mata-uang-undang-undang-darurat-nomor-20-tahun-1951-lembaran-negara-nomor-95-tahun-1951-sebagai-undang-undang
Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 1953 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat tentang Penghentian Berlakunya "Indische Muntwet 1912" dan Penetapan Peraturan Baru tentang Mata Uang" (Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1951 (Lembaran-Nega…
Peraturan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 5 · Tahun 1960
Penghentian Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 Nomor 100)
www.literasihukum.com/peraturan/15828/penghentian-berlakunya-undang-undang-nomor-17-tahun-1951-lembaran-negara-1951-nomor-100
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Penghentian Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 Nomor 100)
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 17 · Tahun 2025
Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
www.literasihukum.com/peraturan/14750/penyidikan-tindak-pidana-di-bidang-perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 165 · Tahun 2023
Tata Cara Permohonan, permintaan Dan Pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda Dalam rangka Pengehntian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Cukai Untuk Kepentingan Penerimaan Negara
www.literasihukum.com/peraturan/16177/tata-cara-permohonan-permintaan-dan-pembayaran-sanksi-administratif-berupa-denda-dalam-rangka-pengehntian-penyidikan-tindak-pidana-di-bidang-cukai-untuk-kepentingan-penerimaan-negara
…nan, permintaan Dan Pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda Dalam rangka Pengehntian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Cukai Untuk Kepentingan Penerimaan Negara
Kamus Hukum
SP3
www.literasihukum.com/kamus-hukum/1152/sp3
SP3 Surat Perintah Penghentian Penyidikan; keputusan penghentian penyidikan karena alasan tertentu sesuai ketentuan. Contoh: Penyidik mempertimbangkan SP3 dalam menentukan langkah penanganan perkara. Hukum Acara Pidana Rujukan umum: KUHAP d…
Kamus Hukum
Menghalangi Penyidikan
www.literasihukum.com/kamus-hukum/1780/menghalangi-penyidikan
Menghalangi Penyidikan Menghalangi Penyidikan adalah tindak pidana terkait menghalangi penyidikan. Kategori: Hukum Acara Pidana Contoh: Jaksa menilai unsur menghalangi penyidikan telah terpenuhi. Sumber: KUHAP Rujukan: Kitab Undang-Undang H…
Kamus Hukum
Pembuktian perintangan penyidikan
www.literasihukum.com/kamus-hukum/2027/pembuktian-perintangan-penyidikan
Pembuktian perintangan penyidikan Proses menilai alat bukti dan unsur delik untuk memastikan ada atau tidaknya perbuatan pidana terkait perintangan penyidikan. Kategori: Hukum Acara Pidana Contoh: Pembuktian perintangan penyidikan: Pembukti…
Pasang Iklan