Menampilkan 1–10 dari 40 hasil
· ~10ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 10 · Tahun 2019
Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)
www.literasihukum.com/peraturan/15519/pengesahan-perjanjian-antara-republik-indonesia-dan-republik-islam-iran-tentang-bantuan-timbal-balik-dalam-masalah-pidana-treaty-between-the-republic-of-indonesia-and-the-islamic-republic-of-iran-on-mutual-legal-assistance-in-criminal-matters
…10 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran on Mutual Legal Assi…
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 9 · Tahun 2019
Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi (Treaty Between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran on Extradition)
www.literasihukum.com/peraturan/15520/pengesahan-perjanjian-antara-republik-indonesia-dan-republik-islam-iran-tentang-ekstradisi-treaty-between-the-republic-of-indonesia-and-the-islamic-republic-of-iran-on-extradition
…r 9 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi (Treaty Between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran on Extradition)
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 12 · Tahun 1980
Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara
www.literasihukum.com/peraturan/17111/hak-keuanganadministratif-pimpinan-dan-anggota-lembaga-tertinggitinggi-negara-serta-bekas-pimpinan-lembaga-tertinggitinggi-negara-dan-bekas-anggota-lembaga-tinggi-negara
…(UU) Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 11 · Tahun 1980
Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara
www.literasihukum.com/peraturan/17112/tindak-pidana-suap-hak-keuanganadministratif-pimpinan-dan-anggota-lembaga-tertinggitinggi-negara-dan-bekas-anggota-lembaga-tinggi-negara-serta-bekas-pimpinan-lembaga-tertinggitinggi-negara-dan-bekas-anggota-lembaga-tinggi-negara
…n 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi…
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 17 · Tahun 1959
• 26 Jun 2026
Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Iran
www.literasihukum.com/peraturan/16702/persetujuan-perjanjian-persahabatan-antara-negara-republik-indonesia-dan-kerajaan-iran
…tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Iran
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 25 · Tahun 2012
• 18 Apr 2012
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PERKEBUNAN TAHUN ANGGARAN 2012
www.literasihukum.com/peraturan/4898/kebutuhan-dan-harga-eceran-tertinggi-het-pupuk-bersubsidi-untuk-sub-sektor-perkebunan-tahun-anggaran-2012
…Bupati (Perbup) Kabupaten Pinrang Nomor 25 Tahun 2012 tentang KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PERKEBUNAN TAHUN ANGGARAN 2012
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 41 · Tahun 2014
• 04 Nov 2014
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2014
www.literasihukum.com/peraturan/1089/perubahan-atas-peraturan-walikota-parepare-nomor-5-tahun-2014-tentang-kebutuhan-dan-harga-eceran-tertinggi-pupuk-bersubsidi-untuk-sektor-pertanian-kota-parepare-tahun-anggaran-2014
…AN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2014
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 13 · Tahun 2021
• 01 Apr 2021
PENDISTRIBUSIAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 KILOGRAM DI KABUPATEN SOPPENG
www.literasihukum.com/peraturan/3770/pendistribusian-dan-harga-eceran-tertinggi-liquefied-petroleum-gas-3-kilogram-di-kabupaten-soppeng
…i (Perbup) Kabupaten Soppeng Nomor 13 Tahun 2021 tentang PENDISTRIBUSIAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 KILOGRAM DI KABUPATEN SOPPENG
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 7 · Tahun 2021
• 21 Apr 2021
HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM DI KABUPATEN TANA TORAJA
www.literasihukum.com/peraturan/9375/harga-eceran-tertinggi-liquefied-petroleum-gas-tabung-3-kilogram-di-kabupaten-tana-toraja
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2021 tentang HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM DI KABUPATEN TANA TORAJA
Peraturan
Peraturan Menteri Pertanian · No. 1 · Tahun 2024
• 05 Apr 2024
Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian
www.literasihukum.com/peraturan/16213/perubahan-atas-peraturan-menteri-pertanian-nomor-10-tahun-2022-tentang-tata-cara-penetapan-alokasi-dan-harga-eceran-tertinggi-pupuk-bersubsidi-sektor-pertanian
…enteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian
Pasang Iklan