Menampilkan 1–10 dari 200 hasil
· ~100ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi · No. 6 · Tahun 2025
• 12 Jun 2026
Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/03/M.PAN/03/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
www.literasihukum.com/peraturan/14424/pencabutan-peraturan-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-nomor-per03mpan032007-tentang-pedoman-pelaksanaan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara-di-lingkungan-kementerian-negara-pendayagunaan-aparatur-negara
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/03/M.PAN/03/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Bel…
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 77 · Tahun 2024
Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia Atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Melalui Lelang
www.literasihukum.com/peraturan/15119/tata-cara-penjualan-barang-milik-negara-berupa-kendaraan-perorangan-dinas-kepada-pejabat-negara-mantan-pejabat-negara-pegawai-aparatur-sipil-negara-prajurit-tentara-nasional-indonesia-atau-anggota-kepolisian-negara-republik-indonesia-tanpa-melalui-lelang
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesi…
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 14 · Tahun 1962
• 06 Sep 1962
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1962, Tentang Pemanggilan dan Pengerahan Warga Negara Dalam Rangka Mobilisasi Umum Untuk Kepentingan Keamnan dan Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 8) Menjadi Undang-Undang
www.literasihukum.com/peraturan/16804/penetapan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-no-1-tahun-1962-tentang-pemanggilan-dan-pengerahan-warga-negara-dalam-rangka-mobilisasi-umum-untuk-kepentingan-keamnan-dan-pertahanan-negara-lembaran-negara-tahun-1962-no-8-menjadi-undang-undang
…rintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1962, Tentang Pemanggilan dan Pengerahan Warga Negara Dalam Rangka Mobilisasi Umum Untuk Kepentingan Keamnan dan Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 8) Menjadi Undang-Undang
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 23 · Tahun 2023
• 07 Sep 2023
Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
www.literasihukum.com/peraturan/14276/tata-cara-pengundangan-peraturan-perundang-undangan-dalam-lembaran-negara-republik-indonesia-tambahan-lembaran-negara-republik-indonesia-berita-negara-republik-indonesia-dan-tambahan-berita-negara-republik-indonesia
…23 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesi…
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum · No. 33 · Tahun 2025
• 22 Sep 2025
Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
www.literasihukum.com/peraturan/7448/tata-cara-pengundangan-peraturan-perundang-undangan-dalam-lembaran-negara-republik-indonesia-tambahan-lembaran-negara-republik-indonesia-berita-negara-republik-indonesia-dan-tambahan-berita-negara-republik-indonesia
…33 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 16 · Tahun 2015
• 15 Jul 2026
Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
www.literasihukum.com/peraturan/15481/tata-cara-pengundangan-peraturan-perundang-undangan-dalam-lembaran-negara-republik-indonesia-tambahan-lembaran-negara-republik-indonesia-berita-negara-republik-indonesia-dan-tambahan-berita-negara-republik-indonesia
…16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesi…
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 10 · Tahun 2021
Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado
www.literasihukum.com/peraturan/14594/pembentukan-pengadilan-tinggi-tata-usaha-negara-palembang-pengadilan-tinggi-tata-usaha-negara-banjarmasin-pengadilan-tinggi-tata-usaha-negara-mataram-dan-pengadilan-tinggi-tata-usaha-negara-manado
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara…
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 11 · Tahun 1980
Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara
www.literasihukum.com/peraturan/17112/tindak-pidana-suap-hak-keuanganadministratif-pimpinan-dan-anggota-lembaga-tertinggitinggi-negara-dan-bekas-anggota-lembaga-tinggi-negara-serta-bekas-pimpinan-lembaga-tertinggitinggi-negara-dan-bekas-anggota-lembaga-tinggi-negara
…ndak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara
Peraturan
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia · No. 2 · Tahun 2024
• 05 Sep 2024
Tanda Pengenal Pin untuk Pengamanan kepada Presiden dan Wakil Presiden beserta Keluarga Termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan
www.literasihukum.com/peraturan/15186/tanda-pengenal-pin-untuk-pengamanan-kepada-presiden-dan-wakil-presiden-beserta-keluarga-termasuk-tamu-negara-setingkat-kepala-negarakepala-pemerintahan
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tanda Pengenal Pin untuk Pengamanan kepada Presiden dan Wakil Presiden beserta Keluarga Termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan
Peraturan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi · No. 10 · Tahun 2024
• 04 Sep 2024
Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
www.literasihukum.com/peraturan/15162/pencabutan-peraturan-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi-nomor-12-tahun-2012-tentang-kode-etik-aparat-pengawasan-intern-kementerian-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan I…
Pasang Iklan