Berita • 28 Jan 2026

KPK Ubah 5 Ketentuan Pelaporan Gratifikasi dalam Peraturan Baru

www.literasihukum.com/kpk-ubah-5-ketentuan-pelaporan-gratifikasi-2026

KPK menerbitkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2026 yang mengubah lima ketentuan pelaporan gratifikasi, termasuk batas wajar dan tugas UPG.

Kamus Hukum

Tindak pidana gratifikasi

www.literasihukum.com/kamus-hukum/712/tindak-pidana-gratifikasi

…pidana gratifikasi Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana terkait gratifikasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh: Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana gratifikasi berdasarkan alat bukti yang diajukan…

Kamus Hukum

Pembuktian gratifikasi

www.literasihukum.com/kamus-hukum/1980/pembuktian-gratifikasi

Pembuktian gratifikasi Proses menilai alat bukti dan unsur delik untuk memastikan ada atau tidaknya perbuatan pidana terkait gratifikasi. Kategori: Hukum Acara Pidana Contoh: Pembuktian gratifikasi: Pembuktian dapat melibatkan saksi, ahli,…

Kamus Hukum

Pertanggungjawaban pidana gratifikasi

www.literasihukum.com/kamus-hukum/2612/pertanggungjawaban-pidana-gratifikasi

Pertanggungjawaban pidana gratifikasi Dasar untuk membebankan kesalahan dan pidana kepada pelaku berkaitan dengan gratifikasi. Kategori: Hukum Pidana Contoh: Pertanggungjawaban pidana gratifikasi: Majelis menilai kesalahan, kemampuan bertan…

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 18 · Tahun 1960 • 14 Apr 1960

Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945

www.literasihukum.com/peraturan/15815/perubahan-jumlah-hukuman-denda-dalam-kitab-undang-undang-hukum-pidana-dan-dalam-ketentuan-ketentuan-pidana-lainnya-yang-dikeluarkan-sebelum-tanggal-17-agustus-1945

…0 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 18 · Tahun 1961 • 21 Jul 1961

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian

www.literasihukum.com/peraturan/16732/ketentuan-ketentuan-pokok-kepegawaian

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 15 · Tahun 1961 • 30 Jun 1961

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia

www.literasihukum.com/peraturan/16735/ketentuan-ketentuan-pokok-kejaksaan-republik-indonesia

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 13 · Tahun 1961 • 30 Jun 1961

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara

www.literasihukum.com/peraturan/16737/ketentuan-ketentuan-pokok-kepolisian-negara

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 31 · Tahun 1964 • 26 Nov 1964

Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom

www.literasihukum.com/peraturan/16887/ketentuan-ketentuan-pokok-tenaga-atom

Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 6 · Tahun 1967 • 08 Jul 1967

Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan

www.literasihukum.com/peraturan/16956/ketentuan-ketentuan-pokok-peternakan-dan-kesehatan-hewan

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan