Hasil Pencarian: kedaulatan negara

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 1 · Tahun 1955

Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No.5 Tahun 1954) tentang Mencabut Sifat Sebagai Alat Pembayar yang Syah dari Uang Kertas Pemerintah yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan" Sebagai Undang-Undang *)

www.literasihukum.com/peraturan/16794/penetapan-undang-undang-darurat-no-2-tahun-1954-lembaran-negara-no5-tahun-1954-tentang-mencabut-sifat-sebagai-alat-pembayar-yang-syah-dari-uang-kertas-pemerintah-yang-dikeluarkan-sebelum-penyerahan-kedaulatan-sebagai-undang-undang

…i Alat Pembayar yang Syah dari Uang Kertas Pemerintah yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan" Sebagai Undang-Undang *)

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 2 · Tahun 1954

Mencabut Sifat Sebagai Alat Pembayaran yang Sah dari Uang Kertas Pemerintah yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan

www.literasihukum.com/peraturan/15896/mencabut-sifat-sebagai-alat-pembayaran-yang-sah-dari-uang-kertas-pemerintah-yang-dikeluarkan-sebelum-penyerahan-kedaulatan

…Alat Pembayaran yang Sah dari Uang Kertas Pemerintah yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan

Opini • 21 Feb 2024

Kedaulatan Teritorial Negara dan Cara Memperolehnya menurut Hukum Internasional

www.literasihukum.com/kedaulatan-teritorial-negara

Literasi Hukum - Kedaulatan teritorial suatu negara merupakan prasyarat yang perlu dipenuhi sebagai suatu negara yang merdeka, berdaulat dan diakui oleh hukum internasional. Hal ini didasarkan pada Ko...

Kamus Hukum

Kedaulatan rakyat

www.literasihukum.com/kamus-hukum/885/kedaulatan-rakyat

Kedaulatan rakyat Prinsip bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Contoh: Materi Kedaulatan rakyat sering menjadi objek kajian dalam hukum tata negara. Hukum Tata Negara Rujukan umum: UUD 1945 & hukum…

Kamus Hukum

Kedaulatan

www.literasihukum.com/kamus-hukum/907/kedaulatan

Kedaulatan Hak eksklusif negara untuk mengatur urusan dalam negeri dan mengendalikan wilayahnya tanpa intervensi yang tidak sah. Contoh: Dalam kerja sama lintas negara, konsep kedaulatan sering menjadi rujukan. Hukum Internasional Rujukan u…

Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi · No. 6 · Tahun 2025 • 12 Jun 2026

Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/03/M.PAN/03/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

www.literasihukum.com/peraturan/14424/pencabutan-peraturan-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-nomor-per03mpan032007-tentang-pedoman-pelaksanaan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara-di-lingkungan-kementerian-negara-pendayagunaan-aparatur-negara

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/03/M.PAN/03/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Bel…

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 77 · Tahun 2024

Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia Atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Melalui Lelang

www.literasihukum.com/peraturan/15119/tata-cara-penjualan-barang-milik-negara-berupa-kendaraan-perorangan-dinas-kepada-pejabat-negara-mantan-pejabat-negara-pegawai-aparatur-sipil-negara-prajurit-tentara-nasional-indonesia-atau-anggota-kepolisian-negara-republik-indonesia-tanpa-melalui-lelang

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesi…

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 14 · Tahun 1962 • 06 Sep 1962

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1962, Tentang Pemanggilan dan Pengerahan Warga Negara Dalam Rangka Mobilisasi Umum Untuk Kepentingan Keamnan dan Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 8) Menjadi Undang-Undang

www.literasihukum.com/peraturan/16804/penetapan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-no-1-tahun-1962-tentang-pemanggilan-dan-pengerahan-warga-negara-dalam-rangka-mobilisasi-umum-untuk-kepentingan-keamnan-dan-pertahanan-negara-lembaran-negara-tahun-1962-no-8-menjadi-undang-undang

…rintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1962, Tentang Pemanggilan dan Pengerahan Warga Negara Dalam Rangka Mobilisasi Umum Untuk Kepentingan Keamnan dan Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 8) Menjadi Undang-Undang

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 23 · Tahun 2023 • 07 Sep 2023

Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

www.literasihukum.com/peraturan/14276/tata-cara-pengundangan-peraturan-perundang-undangan-dalam-lembaran-negara-republik-indonesia-tambahan-lembaran-negara-republik-indonesia-berita-negara-republik-indonesia-dan-tambahan-berita-negara-republik-indonesia

…23 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesi…

Peraturan Peraturan Menteri Hukum · No. 33 · Tahun 2025 • 22 Sep 2025

Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

www.literasihukum.com/peraturan/7448/tata-cara-pengundangan-peraturan-perundang-undangan-dalam-lembaran-negara-republik-indonesia-tambahan-lembaran-negara-republik-indonesia-berita-negara-republik-indonesia-dan-tambahan-berita-negara-republik-indonesia

…33 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia