Berita • 19 Jan 2026

Kantor DJP Digeledah KPK, Menkeu Purbaya Minta Publik Ikuti Proses Hukum

www.literasihukum.com/kantor-djp-digeledah-kpk-menkeu-purbaya-minta-publik-ikuti-proses-hukum

KPK geledah kantor DJP terkait dugaan suap pajak, Menkeu Purbaya minta publik ikuti proses hukum dan DJP siap kooperatif.

Materi Hukum • 11 May 2024

Restitusi Pajak Orang Pribadi: Panduan Lengkap dan Terbaru di DJP!

www.literasihukum.com/restitusi-pajak-orang-pribadi

…ng pengajuan restitusi pajak bagi wajib pajak orang pribadi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Berita • 08 Jan 2026

PMK 108/2025 Berlaku: DJP Bisa Akses Laporan E-Wallet dan Aset Kripto, Ini Skema dan Jadwalnya

www.literasihukum.com/pmk-108-2025-djp-akses-laporan-e-wallet-aset-kripto

PMK 108/2025 memberi kewenangan DJP mengakses informasi keuangan dari lembaga keuangan dan penyedia jasa aset kripto (CARF). E-wallet tertentu diperlakukan sebagai rekening keuangan; pelaporan kripto dimulai 2027 untuk tahun data 2026, deng…

Kamus Hukum

E-Faktur

www.literasihukum.com/kamus-hukum/1407/e-faktur

E-Faktur Sistem elektronik untuk pembuatan dan pelaporan Faktur Pajak sesuai ketentuan DJP. Kategori: Hukum Pajak Contoh: Contoh: Istilah "E-Faktur" digunakan dalam konteks hukum pajak. Sumber: Peraturan DJP Rujukan: Peraturan DJP

Kamus Hukum

Berita acara penggeledahan

www.literasihukum.com/kamus-hukum/767/berita-acara-penggeledahan

Berita acara penggeledahan Dokumen dalam proses acara pidana berupa dokumen yang mencatat tindakan penggeledahan. Contoh: Penyidik menerbitkan berita acara penggeledahan sebelum melakukan tindakan terkait. Hukum Acara Pidana Rujukan umum: K…

Kamus Hukum

Surat perintah penggeledahan

www.literasihukum.com/kamus-hukum/762/surat-perintah-penggeledahan

Surat perintah penggeledahan Dokumen dalam proses acara pidana berupa dokumen administratif untuk melakukan penggeledahan. Contoh: Penyidik menerbitkan surat perintah penggeledahan sebelum melakukan tindakan terkait. Hukum Acara Pidana Ruju…

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 3 · Tahun 1969 • 05 Apr 1969

Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No.120 Mengenai Hygiene Dalam Perniagaan dan Kantor-Kantor

www.literasihukum.com/peraturan/17003/persetujuan-konvensi-organisasi-perburuhan-internasional-no120-mengenai-hygiene-dalam-perniagaan-dan-kantor-kantor

…Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No.120 Mengenai Hygiene Dalam Perniagaan dan Kantor-Kantor

Berita • 03 Feb 2026

Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas, Telusuri Dugaan “Saham Gorengan” dan TPPU

www.literasihukum.com/bareskrim-geledah-kantor-shinhan-sekuritas-telusuri-dugaan-saham-gorengan-dan-tppu

Bareskrim geledah kantor Shinhan Sekuritas terkait dugaan saham gorengan dan TPPU dalam IPO PT MML (PIPA). Apa dampak hukumnya?

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 3 · Tahun 1961

Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 106 Mengenai Istirahat Mingguan Dalam Perdagangan dan Kantor-Kantor

www.literasihukum.com/peraturan/16762/persetujuan-konpensi-organisasi-perburuhan-internasional-no-106-mengenai-istirahat-mingguan-dalam-perdagangan-dan-kantor-kantor

…nisasi Perburuhan Internasional No. 106 Mengenai Istirahat Mingguan Dalam Perdagangan dan Kantor-Kantor

Berita • 30 Mar 2023

Mantan Pegawai DJP Rafael Alun Jadi Tersangka Kasus Gratifikasi

www.literasihukum.com/rafael-alun-kasus-gratifikasi

Berita Hukum - Rafael Alun Trisambodo, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, diduga menerima gratifikasi dari para wajib pajak dan telah dijadikan tersangka oleh KPK. KP...