Hasil Pencarian: batas wajar gratifikasi

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 2 · Tahun 2024

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, PENGISIAN KEMBALI UANG PERSEDIAAN DAN BATAS PENARIKAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2024

www.literasihukum.com/peraturan/9983/batas-jumlah-uang-persediaan-pengisian-kembali-uang-persediaan-dan-batas-penarikan-tambahan-uang-persediaan-serta-mekanisme-pembayaran-atas-beban-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-mempawah-tahun-anggaran-2024

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2024 tentang BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, PENGISIAN KEMBALI UANG PERSEDIAAN DAN BATAS PENARIKAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN D…

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 1 · Tahun 2015

PENETAPAN BATAS MAKSIMAL PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN (UP) DAN BATAS MINIMAL PENGAJIAN SPP-GU DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) TAHUN ANGGARAN 2015

www.literasihukum.com/peraturan/1075/penetapan-batas-maksimal-pemberian-uang-persediaan-up-dan-batas-minimal-pengajian-spp-gu-dalam-rangka-pelaksanaan-anggaran-belanja-satuan-kerja-perangkat-daerah-skpd-tahun-anggaran-2015

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pare-Pare Nomor 1 Tahun 2015 tentang PENETAPAN BATAS MAKSIMAL PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN (UP) DAN BATAS MINIMAL PENGAJIAN SPP-GU DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)…

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 1 · Tahun 2014

PENETAPAN BATAS MAKSIMAL PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN (UP) DAN BATAS MINIMAL PENGAJUAN SPP-GU DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) TAHUN ANGGARAN 2014

www.literasihukum.com/peraturan/1138/penetapan-batas-maksimal-pemberian-uang-persediaan-up-dan-batas-minimal-pengajuan-spp-gu-dalam-rangka-pelaksanaan-anggaran-belanja-satuan-kerja-perangkat-daerah-skpd-tahun-anggaran-2014

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pare-Pare Nomor 1 Tahun 2014 tentang PENETAPAN BATAS MAKSIMAL PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN (UP) DAN BATAS MINIMAL PENGAJUAN SPP-GU DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)…

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 74 · Tahun 2006

Penetapan Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah

www.literasihukum.com/peraturan/12410/penetapan-tarif-batas-atas-dan-tarif-batas-bawah-angkutan-penumpang-antar-kota-dalam-provinsi-dengan-mobil-bus-umum-kelas-ekonomi-di-provinsi-jawa-tengah

…aturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2006 tentang Penetapan Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 7 · Tahun 2025

Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi Trayek Antar Kota dalam Provinsi di Provinsi Sumatera Barat

www.literasihukum.com/peraturan/10081/perubahan-keempat-atas-peraturan-gubernur-nomor-80-tahun-2014-tentang-tarif-batas-atas-dan-batas-bawah-angkutan-penumpang-dengan-mobil-bus-umum-kelas-ekonomi-trayek-antar-kota-dalam-provinsi-di-provinsi-sumatera-barat

…2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi Trayek Antar Kota dalam Provinsi di Provinsi Sumatera Barat

Berita • 05 Feb 2026

KPK Gelar Serangkaian OTT Awal 2026: Sasar Pajak, Kepala Daerah, Bea Cukai

www.literasihukum.com/kpk-gelar-serangkaian-ott-awal-2026-sasar-pajak-kepala-daerah-bea-cukai

KPK intensifkan OTT awal 2026: pajak Jakarta & Banjarmasin, Wali Kota Madiun, Bupati Pati, Bea Cukai. Terkait suap, fee proyek, pemerasan.

Kamus Hukum

Batas bidang tanah

www.literasihukum.com/kamus-hukum/999/batas-bidang-tanah

Batas bidang tanah Garis batas bidang tanah yang ditetapkan dan disepakati sesuai prosedur. Contoh: Proses batas bidang tanah membutuhkan dokumen dan prosedur yang sesuai ketentuan pertanahan. Hukum Agraria & Properti Rujukan umum: UUPA & h…

Kamus Hukum

Perlindungan sengketa batas tanah

www.literasihukum.com/kamus-hukum/2528/perlindungan-sengketa-batas-tanah

Perlindungan sengketa batas tanah Mekanisme untuk menjaga, memulihkan, atau menegakkan kepatuhan hukum atas sengketa batas tanah. Kategori: Hukum Lingkungan Contoh: Perlindungan sengketa batas tanah: Perlindungan dapat berbentuk izin, penga…

Kamus Hukum

Sengketa batas tanah

www.literasihukum.com/kamus-hukum/2743/sengketa-batas-tanah

Sengketa batas tanah Istilah agraria, pertanahan, tata ruang, atau lingkungan yang berkaitan dengan sengketa batas tanah. Kategori: Hukum Agraria & Pertanahan Contoh: Sengketa batas tanah: Istilah ini dipakai untuk menjelaskan status hak, i…

Berita • 01 Mar 2024

MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4% Konstitusional Bersyarat untuk Pemilu 2029

www.literasihukum.com/ambang-batas-parlemen-melanggar-konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) menyimpulkan bahwa ambang batas parlemen sebesar 4% suara sah nasional, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), bertentangan dengan prin...