Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 42 · Tahun 2024

Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah

www.literasihukum.com/peraturan/2397/pedoman-pelaksanaan-sistem-penanganan-pengaduan-tindak-pidana-korupsi-di-lingkungan-pemerintah-daerah

…Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 66 · Tahun 2023

Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya

www.literasihukum.com/peraturan/5365/pedoman-pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-dari-korupsi-dan-wilayah-birokrasi-bersih-dan-melayani-di-lingkungan-pemerintah-daerah-kabupaten-tasikmalaya

…Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 40 · Tahun 2023

Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan (Whistleblowing System) Dugaan Tindak Pidana Korupsi

www.literasihukum.com/peraturan/4384/pedoman-penanganan-pelaporan-pengaduan-whistleblowing-system-dugaan-tindak-pidana-korupsi

…ntang Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan (Whistleblowing System) Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 3 · Tahun 2025

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

www.literasihukum.com/peraturan/11203/pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-dari-korupsi-dan-wilayah-birokrasi-bersih-dan-melayani

…g Bawang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 3 · Tahun 1971

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

www.literasihukum.com/peraturan/17051/pemberantasan-tindak-pidana-korupsi

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 31 · Tahun 1999

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

www.literasihukum.com/peraturan/17367/pemberantasan-tindak-pidana-korupsi

Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 28 · Tahun 1999

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

www.literasihukum.com/peraturan/17370/penyelenggara-negara-yang-bersih-dan-bebas-dari-korupsi-kolusi-dan-nepotisme

…g-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 19 · Tahun 2019

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

www.literasihukum.com/peraturan/15511/perubahan-kedua-atas-undang-undang-nomor-30-tahun-2002-tentang-komisi-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi

…n Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 1 · Tahun 2015

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

www.literasihukum.com/peraturan/15834/perubahan-atas-undang-undang-nomor-30-tahun-2002-tentang-komisi-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi

…rubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Opini • 08 Mar 2024

Menakar Akar Korupsi Partai Politik dalam Sistem Hukum Indonesia

www.literasihukum.com/korupsi-massive-di-partai-politik

Analisis akar korupsi di partai politik Indonesia dan urgensi adopsi Pasal 18 UNCAC untuk menutup celah hukum perdagangan pengaruh.