Peraturan Undang-undang (UU) · No. 7 · Tahun 1965 • 14 Jun 1965

Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah

www.literasihukum.com/peraturan/16928/pembentukan-daerah-tingkat-ii-sarolangun-bangko-dan-daerah-tingkat-ii-tanjung-jabung-dengan-mengubah-undang-undang-no-12-tahun-1956-tentang-pembentukan-daerah-otonom-kabupaten-di-propinsi-sumatera-tengah

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumat…

Kamus Hukum

Banding administratif

www.literasihukum.com/kamus-hukum/330/banding-administratif

Banding administratif Permohonan peninjauan keputusan kepada instansi yang lebih tinggi/komisi banding administratif sesuai aturan. Kategori: Istilah Umum Contoh: Contoh penggunaan: istilah "Banding administratif" sering digunakan dalam kon…

Kamus Hukum

Hak atas banding

www.literasihukum.com/kamus-hukum/1426/hak-atas-banding

Hak atas banding Hak atau kepentingan yang diakui hukum terkait banding. Kategori: Istilah Umum Contoh: Hak atas banding: Subjek hukum dapat menuntut pemenuhan dan penghormatan haknya. Sumber: Terminologi hukum umum Rujukan: Definisi editor…

Kamus Hukum

Keberatan pajak banding pajak

www.literasihukum.com/kamus-hukum/1620/keberatan-pajak-banding-pajak

Keberatan pajak banding pajak Upaya administratif untuk meminta peninjauan kembali terhadap penetapan atau tindakan fiskal terkait pajak banding pajak. Kategori: Hukum Pajak Contoh: Keberatan pajak banding pajak: Keberatan diajukan dalam te…

Kamus Hukum

Pajak banding pajak

www.literasihukum.com/kamus-hukum/1803/pajak-banding-pajak

Pajak banding pajak Istilah perpajakan yang berkaitan dengan banding pajak serta akibat hukumnya. Kategori: Hukum Pajak Contoh: Pajak banding pajak: Istilah ini dipakai untuk menilai subjek, objek, tarif, administrasi, dan sanksi perpajakan…

Kamus Hukum

Pelanggaran banding

www.literasihukum.com/kamus-hukum/1860/pelanggaran-banding

Pelanggaran banding Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban atau larangan hukum berkaitan dengan banding. Kategori: Istilah Umum Contoh: Pelanggaran banding: Penilaiannya bergantung pada unsur, kerugian, dan akibat hukum yang timbul. S…

Kamus Hukum

Perlindungan banding

www.literasihukum.com/kamus-hukum/2356/perlindungan-banding

Perlindungan banding Upaya hukum, norma, atau mekanisme yang ditujukan untuk menjaga dan memulihkan banding. Kategori: Istilah Umum Contoh: Perlindungan banding: Perlindungan biasanya dinilai dari kewajiban, larangan, dan upaya pemulihannya…

Kamus Hukum

Sengketa pajak banding pajak

www.literasihukum.com/kamus-hukum/2851/sengketa-pajak-banding-pajak

Sengketa pajak banding pajak Perselisihan hukum antara wajib pajak dan otoritas berkaitan dengan pajak banding pajak. Kategori: Hukum Pajak Contoh: Sengketa pajak banding pajak: Sengketa pajak biasanya berkaitan dengan penetapan, penagihan,…

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 6 · Tahun 1981 • 03 Jun 1981

MERUBAH UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 7 TAHUN 1977 MENGENAI PERSEWAAN MOTOR WAJIB MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

www.literasihukum.com/peraturan/1999/merubah-untuk-pertama-kalinya-peraturan-daerah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-bantaeng-nomor-7-tahun-1977-mengenai-persewaan-motor-wajib-milik-pemerintah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-bantaeng

…omor 6 Tahun 1981 tentang MERUBAH UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 7 TAHUN 1977 MENGENAI PERSEWAAN MOTOR WAJIB MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 6 · Tahun 1983 • 11 Sep 1983

PERUBAH UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 6 TAHUN 1979 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

www.literasihukum.com/peraturan/1954/perubah-untuk-pertama-kalinya-peraturan-daerah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-bantaeng-nomor-6-tahun-1979-tentang-susunan-organisasi-dan-tata-kerja-sekretariat-wilayahdaerah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-bantaeng

…omor 6 Tahun 1983 tentang PERUBAH UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 6 TAHUN 1979 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG