Menampilkan 21–30 dari 40 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Pemerintah (PP) · No. 1 · Tahun 1976
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
www.literasihukum.com/peraturan/15617/pelaksanaan-undang-undang-nomor-15-tahun-1969-tentang-pemilihan-umum-anggota-anggota-badan-permusyawaratanperwakilan-rakyat-sebagaimana-diubah-dengan-undang-undang-nomor-4-tahun-1975
…1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
Peraturan
Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 2 · Tahun 2024
Pembentukan Panitia Pemilihan dan Tata Cara Seleksi Calon Anggota Panitia Seleksi Dalam Rangka Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Melalui Mekanisme Pengangkatan
www.literasihukum.com/peraturan/16299/pembentukan-panitia-pemilihan-dan-tata-cara-seleksi-calon-anggota-panitia-seleksi-dalam-rangka-pengisian-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-papua-melalui-mekanisme-pengangkatan
…geri Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan dan Tata Cara Seleksi Calon Anggota Panitia Seleksi Dalam Rangka Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Melalui Mekanisme Pengangkatan
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 15 · Tahun 1969
Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
www.literasihukum.com/peraturan/16991/pemilihan-umum-anggota-anggota-badan-permusyawaratanperwakilan-rakyat
Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
Peraturan
Peraturan Pemerintah (PP) · No. 37 · Tahun 1990
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah
www.literasihukum.com/peraturan/15651/perubahan-atas-peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-1985-tentang-pelaksanaan-undang-undang-nomor-15-tahun-1969-tentang-pemilihan-umum-anggota-anggota-badan-permusyawaratanperwakilan-rakyat-sebagaimana-telah-beberapa-kali-diubah
…5 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 1 · Tahun 1985
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980
www.literasihukum.com/peraturan/17181/perubahan-atas-undang-undang-nomor-15-tahun-1969-tentang-pemilihan-umum-anggota-anggota-badan-permusyawaratanperwakilan-rakyat-sebagaimana-telah-diubah-dengan-undang-undang-nomor-4-tahun-1975-dan-undang-undang-nomor-2-tahun-1980
…ahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tah…
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 2 · Tahun 1980
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
www.literasihukum.com/peraturan/17121/perubahan-atas-undang-undang-nomor-15-tahun-1969-tentang-pemilihan-umum-anggota-anggota-badan-permusyawaratanperwakilan-rakyat-sebagaimana-telah-diubah-dengan-undang-undang-nomor-4-tahun-1975
…ahun 1980 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 35 · Tahun 2016
• 07 Nov 2016
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA ТАТА КERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN LUWU TIMUR
www.literasihukum.com/peraturan/8262/susunan-organisasi-kedudukan-tugas-dan-fungsi-serta-tata-kerja-satuan-polisi-pamong-praja-dan-pemadam-kebakaran-kabupaten-luwu-timur
…hun 2016 tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA ТАТА КERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN LUWU TIMUR
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 29 · Tahun 2017
• 03 Apr 2017
DISIPLIN TENAGA BANTUAN TEKNIS SUKARELAWAN DAN PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN MAROS
www.literasihukum.com/peraturan/11180/disiplin-tenaga-bantuan-teknis-sukarelawan-dan-petugas-pemadam-kebakaran-pada-satuan-polisi-pamong-praja-dan-pemadam-kebakaran-kabupaten-maros
…tang DISIPLIN TENAGA BANTUAN TEKNIS SUKARELAWAN DAN PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN MAROS
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 176 · Tahun 2019
• 25 Nov 2019
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN WILAYAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
www.literasihukum.com/peraturan/4945/pembentukan-susunan-organisasi-dan-tata-kerja-unit-pelaksana-teknis-pemadam-kebakaran-wilayah-pada-satuan-polisi-pamong-praja-pemadam-kebakaran-dan-penyelamatan
…NAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN WILAYAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 44 · Tahun 2020
• 23 Apr 2020
PENETAPAN ALAT PEMADAM API RINGAN SEBAGAI BARANG MILIK DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA YANG DIPEROLEH BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
www.literasihukum.com/peraturan/15287/penetapan-alat-pemadam-api-ringan-sebagai-barang-milik-daerah-pada-satuan-polisi-pamong-praja-yang-diperoleh-berdasarkan-ketentuan-peraturan-perundang-undangan
…un 2020 tentang PENETAPAN ALAT PEMADAM API RINGAN SEBAGAI BARANG MILIK DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA YANG DIPEROLEH BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pasang Iklan